Kemenko Perekonomian Pastikan UU Cipta Kerja Pangkas Birokrasi Berbelit
Rabu, 02 Desember 2020 - 23:30 WIB
loading...
A
A
A
Kemudian, penyederhanaan izin untuk tambak udang dari semula 24 jenis perizinan menjadi 1 perizinan; pemberian kemudahan sertifikasi bagi pelaku usaha yang akan melakukan ekspor komoditas perikanan, dan lain sebagainya.
“Selain itu, bentuk manfaat yang terkandung di UU Cipta Kerja untuk nelayan misalnya adalah proses perizinan kapal ikan yang sebelumnya harus melalui beberapa instansi, maka setelah adanya UU Cipta Kerja cukup diproses di KKP saja,” tegasnya.
Menurut Musdhalifah , untuk menghasilkan penyusunan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang baik dan implementatif, tentu memerlukan koordinasi dan sinergi yang baik juga antara pemerintah dengan seluruh stakeholder.
Oleh sebab itu guna semakin memuluskan kemudahan berusaha di daerah, UU Cipta Kerja melakukan perubahan paradigma dan konsep perizinan berusaha, yakni dengan menerapkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Risk Based Approach).
Baca Juga: Tak Pernah Lelah, Menaker Ida Buka-bukaan 3 Sasaran Penting UU Cipta Kerja
Disisi lain, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Pembangunan Keuangan, Subbidang Ekonomi, Sulkaf S Latief menyambut positif serap aspirasi terkait Konsultasi Publik Impelementasi Undang-Undang Cipta Kerja dari Kemenko Perekonomian
Hal ini tentunya semakin memperluas informasi ke masyarakat, jika ada aturan baru yang semakin mudah dan disederhanakan.
“UU Cipta Kerja ini bagus, karena memberikan kemudahan bagi sektor usaha untuk terus berkembang. Seperti untuk sektor pertanian dan kelautan serta perikanan, dimana terdapat sejumlah penyederhanaan perizinan sehingga membuat semua kalangan dapat mengaksesnya. Tidak seperti saat ini terkesan penyederhanaan perizinan ini hanya menguntungkan bagi pelaku usaha perikanan skala besar dan investor,” tuturnya.
“Selain itu, bentuk manfaat yang terkandung di UU Cipta Kerja untuk nelayan misalnya adalah proses perizinan kapal ikan yang sebelumnya harus melalui beberapa instansi, maka setelah adanya UU Cipta Kerja cukup diproses di KKP saja,” tegasnya.
Menurut Musdhalifah , untuk menghasilkan penyusunan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang baik dan implementatif, tentu memerlukan koordinasi dan sinergi yang baik juga antara pemerintah dengan seluruh stakeholder.
Oleh sebab itu guna semakin memuluskan kemudahan berusaha di daerah, UU Cipta Kerja melakukan perubahan paradigma dan konsep perizinan berusaha, yakni dengan menerapkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Risk Based Approach).
Baca Juga: Tak Pernah Lelah, Menaker Ida Buka-bukaan 3 Sasaran Penting UU Cipta Kerja
Disisi lain, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Pembangunan Keuangan, Subbidang Ekonomi, Sulkaf S Latief menyambut positif serap aspirasi terkait Konsultasi Publik Impelementasi Undang-Undang Cipta Kerja dari Kemenko Perekonomian
Hal ini tentunya semakin memperluas informasi ke masyarakat, jika ada aturan baru yang semakin mudah dan disederhanakan.
“UU Cipta Kerja ini bagus, karena memberikan kemudahan bagi sektor usaha untuk terus berkembang. Seperti untuk sektor pertanian dan kelautan serta perikanan, dimana terdapat sejumlah penyederhanaan perizinan sehingga membuat semua kalangan dapat mengaksesnya. Tidak seperti saat ini terkesan penyederhanaan perizinan ini hanya menguntungkan bagi pelaku usaha perikanan skala besar dan investor,” tuturnya.
(agn)
Lihat Juga :
