Penambahan Kasus Tertinggi di Akhir November, Apakah Puncak Pandemi COVID-19?
loading...
A
A
A
SURABAYA - Penambahan kasus positif COVID-19 di Indonesia mengalami tren peningkatan jumlah kasus harian di sepanjang November. Hingga kini, rekor tertinggi tercatat pada Minggu (29/11/2020), di mana terdapat 6.267 kasus positif baru.
Data tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan apakah kini Indonesia tengah mengalami puncak pandemi COVID-19. Padahal, masyarakat sendiri akan segera menghadapi jadwal liburan akhir tahun, cuti bersama, serta pilkada serentak yang berpotensi besar menimbulkan kerumunan dan penyebaran virus.
(Baca juga: Wali Kota Malang Positif COVID-19, Diduga Tertular Almarhum Bupati Situbondo )
Ahli Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga (Unair) Dr. M. Atoillah Isfandi, dr., M.Kes menuturkan, rekor penambahan kasus harian tersebut memang perlu diwaspadai, namun bukan menjadi penanda utama puncak pandemi di Indonesia.
Semua itu, katanya, terjadi karena data atau akumulasi kasus harian Indonesia yang tidak real time dan kurang valid. Laporan harian yang diumumkan harusnya adalah kasus yang dilaporkan dan bertambah pada hari itu. “Sementara di Indonesia, data yang dihimpun mengikuti arus laporan daerah yang seringkali mekanismenya berbeda satu sama lain,” kata Atoillah, panggilan akrabnya, Rabu (2/12/2020).
Wakil Dekan II FKM Unair tersebut menambahkan, Jawa Timur sendiri sering mengalami tarik ulur data yang mengganggu akumulasi data nasional. Seringkali data yang dihimpun dalam bentuk ‘cicilan’ yang tidak setiap hari disetor.
“Ada banyak alasan, seperti agar terlihat stabil. Tapi hal tersebut akan sangat merugikan dalam pengambilan keputusan. Harus diingat kalau keputusan yang tepat datang dari data yang tepat dan valid,” ungkapnya.
(Baca juga: Risma Surati Warga Surabaya Ajak Pilih Eri Cahyadi )
Selain itu, perbedaan data antara daerah dan pusat juga sering terjadi akibat perdebatan asal kasus positif. Hal tersebut umumnya terjadi saat pasien positif memiliki domisili, daerah asal, atau tempat perawatan yang berbeda-beda.
“Makanya kadang sulit menentukan kasus tersebut akan masuk daerah mana. Ini juga berpotensi pada tumpang tindih data antar daerah dan akhirnya mengganggu akumulasi data pusat,” jelasnya.
Data tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan apakah kini Indonesia tengah mengalami puncak pandemi COVID-19. Padahal, masyarakat sendiri akan segera menghadapi jadwal liburan akhir tahun, cuti bersama, serta pilkada serentak yang berpotensi besar menimbulkan kerumunan dan penyebaran virus.
(Baca juga: Wali Kota Malang Positif COVID-19, Diduga Tertular Almarhum Bupati Situbondo )
Ahli Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga (Unair) Dr. M. Atoillah Isfandi, dr., M.Kes menuturkan, rekor penambahan kasus harian tersebut memang perlu diwaspadai, namun bukan menjadi penanda utama puncak pandemi di Indonesia.
Semua itu, katanya, terjadi karena data atau akumulasi kasus harian Indonesia yang tidak real time dan kurang valid. Laporan harian yang diumumkan harusnya adalah kasus yang dilaporkan dan bertambah pada hari itu. “Sementara di Indonesia, data yang dihimpun mengikuti arus laporan daerah yang seringkali mekanismenya berbeda satu sama lain,” kata Atoillah, panggilan akrabnya, Rabu (2/12/2020).
Wakil Dekan II FKM Unair tersebut menambahkan, Jawa Timur sendiri sering mengalami tarik ulur data yang mengganggu akumulasi data nasional. Seringkali data yang dihimpun dalam bentuk ‘cicilan’ yang tidak setiap hari disetor.
“Ada banyak alasan, seperti agar terlihat stabil. Tapi hal tersebut akan sangat merugikan dalam pengambilan keputusan. Harus diingat kalau keputusan yang tepat datang dari data yang tepat dan valid,” ungkapnya.
(Baca juga: Risma Surati Warga Surabaya Ajak Pilih Eri Cahyadi )
Selain itu, perbedaan data antara daerah dan pusat juga sering terjadi akibat perdebatan asal kasus positif. Hal tersebut umumnya terjadi saat pasien positif memiliki domisili, daerah asal, atau tempat perawatan yang berbeda-beda.
“Makanya kadang sulit menentukan kasus tersebut akan masuk daerah mana. Ini juga berpotensi pada tumpang tindih data antar daerah dan akhirnya mengganggu akumulasi data pusat,” jelasnya.