Dewan Adat Papua Ingatkan Jangan Ada Penghianatan dan Perang Fisik di Pilkada Raja Ampat
Sabtu, 28 November 2020 - 13:36 WIB
loading...
Ketua DAP Wilayah III Doberay/Papua Barat, Paul Finsen Mayor (kiri) foto bersama Kapolres Raja Ampat AKBP Andre JW Manuputty. foto: SINDOnews/Chanry Andrew Suripaty
A
A
A
WAISAI - Mendekati hari H pelaksanaan Pilkada Raja Ampat yang belakangan sempat memanas, Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberay/ Papua Barat melakukan kunjungan kerja selama satu Minggu, di wilayah berjuluk 'Kabupaten Seribu Pulau' ini.
Kunjungan ini sekaligus juga untuk melihat tatanan kekerabatan dan adat istiadat masyarakat Raja Ampat, yang selama ini terjaga dengan baik.Dalam kunjungan kerja itu, ketua DAP Wilayah III Doberay/Papua Barat, Paul Finsen Mayor menemui sejumlah stekholder di Raja Ampat.
(baca juga: Relawan Koko Terus Bergerak dan Siap Menangkan Pilkada Raja Ampat )
Di antaranya bertemu Pemerintah Kabupaten, Kapolres dan Dandim Raja Ampat, serta Ketua Klasis GKI Raja Ampat, dan tokoh-tokoh politik Baik dari kubu pasangan calon bupati dan wakil bupati Abdul Faris Umlati - Orideko Iriano Burdam (AFU -ORI) dan Kubu Relawan Kotak Kosong (KOKO).
Pelaksanaan pilkada kabupaten Raja Ampat kali ini hanya diikuti satu pasangan calon. Adapun lawan tanding Paslon AFU-ORI adalah relawan Kotak Kosong, yang tergabung dari sejumlah elemen masyarakat, tokoh agama, adat dan tokoh masyarakat, juga ASN dan Honorer, serta sejumlah politisi.
Kepada wartawan, Paul Finsen Mayor mengatakan, atas nama Masyarakat Adat Papua di wilayah Doberay/Papua Barat memberikan pandangan dan seruan. Seruan tersebut diantaranya, dalam pelaksanaan pesta demokrasi di kabupaten Raja Ampat pada 9 Desember 2020 mendatang, harus dilihat sebagai sebuah pesta yang mestilah dinikmati bukan saling menghianati, apalagi saling serang secara Fisik.
Finsen kemudian menyoroti sejumlah kasus jelang Pilkada Raja Ampat yang berujung pada tindakan penganiayaan. Kasus- kasus hukum tersebut menurut Finsen, harus ditindak lanjuti secara profesional oleh pihak Kepolisian setempat. Jika tidak, menurut Finsen, kasus tersebut akan membias.
"Ada sejumlah kasus antara lain seperti kasus penganiayaan di Kampung Atkari, di Misol Selatan berimbas serangan balasan dari Kubu Kotak Kosong di Posko AFU-ORI di kota Waisai. Kasus-kasus ini harus segera diproses oleh polres Raja Ampat, jangan dibiarkan menggantung, bisa membias nantinya," ujar Ketua DAP Wilayah III Doberay/Papua Barat, Paul Finsen Mayor, dalam keterangan pers kepada wartawan di Waisai, ibu kota kabupaten Raja Ampat, Sabtu (28/11/2020).
Menurut Finsen, pesta demokrasi ini hanya sementara waktu, lalu semua komponen masyarakat akan kembali seperti kehidupan semula. Makanya, para anggota keluarga di antara pendukung Kotak Kosong dan pendukung AFU-ORI tetap bersaing secara sehat dan mengedepankan kekeluargaan.
(baca juga: Kepala Kampung Tak Segera Dilantik, Warga Geruduk Kantor Bupati Raja Ampat )
"Sebagai anak asli Suku Betew Raja Ampat mengajak masyarakat Raja Ampat untuk mengedepankan kekeluargaan. Jangan karena perbedaan pandangan politik lalu menghancurkan tatanan kekeluargaan. Kita harus berpolitik secara dewasa. Pendidikan politik yang masif, terstruktur dan berjenjang harus terus dikampanyekan dan diajarkan kepada masyarakat oleh tokoh-tokoh masyarakat Raja Ampat. Jangan ada politik saling menghujat dan menjatuhkan di antara para pendukung," ungkap tokoh muda asli Raja Ampat ini.
Sebagai Tokoh Adat, Finsen juga mengajak para tokoh agama, dan birokrat agar memberikan pandangan-pandangan yang baik kepada masyarakat Raja Ampat sehingga tercipta budaya politik yang sehat di kabupaten berjuluk Seribu Pulau ini. Finsen lantas menyoroti sikap seorang oknum Pendeta di Raja Ampat, yang dengan terang-terangan melakukan kampanye usai ibadah di dalam gereja, di sebuah kampung di Raja Ampat. Kejadian tersebut sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu.
"Jangan jadikan mimbar-mimbar keagamaan untuk kampanye politik. tapi gunakanlah mimbar-mimbar itu untuk mengutarakan kedamaian, perpolitikan yang sehat dan sejuk sehingga pasca pilkada tidak ada saling serang dan saling menjatuhkan sebab akan berimplikasi pada pembangunan Kabupaten Raja Ampat kedepan," ujarnya.
( Relawan Kotak Kosong Dianiaya, Johnson Panjaitan Datangi Polres Raja Ampat )
Kabupaten Raja Ampat ini menurut Finse, awal mula dibangun dengan cucuran keringat dan air mata para pendahulu. Tujuannya adalah untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat adat Raja Ampat.
"Maka hari ini, jangan kita menghancurkan tatanan dan pondasi awal yang sudah ditanamkan dan dibangun oleh para pendahulu kita. Mari jaga kekeluargaan dan kedamaian di Raja Ampat. Politik itu sementara saja, beberapa saat saja, tapi keluarga itu abadi," ungkap Finsen.
Melihat situasi menjelang Pilkada di Kabupaten Raja Ampat yang diindikasi dapat menimbulkan perpecahan dan gangguan keamanan serta ketertiban masyarakat, Finsen sebagai Ketua Dewan Adat Papua menyerukan kepada semua stakeholder di Papua Barat untuk serius memberikan perhatian atas kondisi Raja Ampat saat ini.
"Atas nama masyarakat Adat Papua di Doberay/Papua Barat, kami mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat, KPU Papua Barat, BAWASLU Papua Barat, Kodam 18 Cenderawasih, dan Polda Papua Barat, untuk bersama mewujudkan demokrasi yang sehat dan netralitas para penyelenggara pemilu. Kami berharap, Pilkada Raja Ampat pasca 09 Desember 2020, tidak ada perpecahan dan gangguan Kamtibmas berkepanjangan di kabupaten Raja Ampat," tandasnya.
Kunjungan ini sekaligus juga untuk melihat tatanan kekerabatan dan adat istiadat masyarakat Raja Ampat, yang selama ini terjaga dengan baik.Dalam kunjungan kerja itu, ketua DAP Wilayah III Doberay/Papua Barat, Paul Finsen Mayor menemui sejumlah stekholder di Raja Ampat.
(baca juga: Relawan Koko Terus Bergerak dan Siap Menangkan Pilkada Raja Ampat )
Di antaranya bertemu Pemerintah Kabupaten, Kapolres dan Dandim Raja Ampat, serta Ketua Klasis GKI Raja Ampat, dan tokoh-tokoh politik Baik dari kubu pasangan calon bupati dan wakil bupati Abdul Faris Umlati - Orideko Iriano Burdam (AFU -ORI) dan Kubu Relawan Kotak Kosong (KOKO).
Pelaksanaan pilkada kabupaten Raja Ampat kali ini hanya diikuti satu pasangan calon. Adapun lawan tanding Paslon AFU-ORI adalah relawan Kotak Kosong, yang tergabung dari sejumlah elemen masyarakat, tokoh agama, adat dan tokoh masyarakat, juga ASN dan Honorer, serta sejumlah politisi.
Kepada wartawan, Paul Finsen Mayor mengatakan, atas nama Masyarakat Adat Papua di wilayah Doberay/Papua Barat memberikan pandangan dan seruan. Seruan tersebut diantaranya, dalam pelaksanaan pesta demokrasi di kabupaten Raja Ampat pada 9 Desember 2020 mendatang, harus dilihat sebagai sebuah pesta yang mestilah dinikmati bukan saling menghianati, apalagi saling serang secara Fisik.
Finsen kemudian menyoroti sejumlah kasus jelang Pilkada Raja Ampat yang berujung pada tindakan penganiayaan. Kasus- kasus hukum tersebut menurut Finsen, harus ditindak lanjuti secara profesional oleh pihak Kepolisian setempat. Jika tidak, menurut Finsen, kasus tersebut akan membias.
"Ada sejumlah kasus antara lain seperti kasus penganiayaan di Kampung Atkari, di Misol Selatan berimbas serangan balasan dari Kubu Kotak Kosong di Posko AFU-ORI di kota Waisai. Kasus-kasus ini harus segera diproses oleh polres Raja Ampat, jangan dibiarkan menggantung, bisa membias nantinya," ujar Ketua DAP Wilayah III Doberay/Papua Barat, Paul Finsen Mayor, dalam keterangan pers kepada wartawan di Waisai, ibu kota kabupaten Raja Ampat, Sabtu (28/11/2020).
Menurut Finsen, pesta demokrasi ini hanya sementara waktu, lalu semua komponen masyarakat akan kembali seperti kehidupan semula. Makanya, para anggota keluarga di antara pendukung Kotak Kosong dan pendukung AFU-ORI tetap bersaing secara sehat dan mengedepankan kekeluargaan.
(baca juga: Kepala Kampung Tak Segera Dilantik, Warga Geruduk Kantor Bupati Raja Ampat )
"Sebagai anak asli Suku Betew Raja Ampat mengajak masyarakat Raja Ampat untuk mengedepankan kekeluargaan. Jangan karena perbedaan pandangan politik lalu menghancurkan tatanan kekeluargaan. Kita harus berpolitik secara dewasa. Pendidikan politik yang masif, terstruktur dan berjenjang harus terus dikampanyekan dan diajarkan kepada masyarakat oleh tokoh-tokoh masyarakat Raja Ampat. Jangan ada politik saling menghujat dan menjatuhkan di antara para pendukung," ungkap tokoh muda asli Raja Ampat ini.
Sebagai Tokoh Adat, Finsen juga mengajak para tokoh agama, dan birokrat agar memberikan pandangan-pandangan yang baik kepada masyarakat Raja Ampat sehingga tercipta budaya politik yang sehat di kabupaten berjuluk Seribu Pulau ini. Finsen lantas menyoroti sikap seorang oknum Pendeta di Raja Ampat, yang dengan terang-terangan melakukan kampanye usai ibadah di dalam gereja, di sebuah kampung di Raja Ampat. Kejadian tersebut sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu.
"Jangan jadikan mimbar-mimbar keagamaan untuk kampanye politik. tapi gunakanlah mimbar-mimbar itu untuk mengutarakan kedamaian, perpolitikan yang sehat dan sejuk sehingga pasca pilkada tidak ada saling serang dan saling menjatuhkan sebab akan berimplikasi pada pembangunan Kabupaten Raja Ampat kedepan," ujarnya.
( Relawan Kotak Kosong Dianiaya, Johnson Panjaitan Datangi Polres Raja Ampat )
Kabupaten Raja Ampat ini menurut Finse, awal mula dibangun dengan cucuran keringat dan air mata para pendahulu. Tujuannya adalah untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat adat Raja Ampat.
"Maka hari ini, jangan kita menghancurkan tatanan dan pondasi awal yang sudah ditanamkan dan dibangun oleh para pendahulu kita. Mari jaga kekeluargaan dan kedamaian di Raja Ampat. Politik itu sementara saja, beberapa saat saja, tapi keluarga itu abadi," ungkap Finsen.
Melihat situasi menjelang Pilkada di Kabupaten Raja Ampat yang diindikasi dapat menimbulkan perpecahan dan gangguan keamanan serta ketertiban masyarakat, Finsen sebagai Ketua Dewan Adat Papua menyerukan kepada semua stakeholder di Papua Barat untuk serius memberikan perhatian atas kondisi Raja Ampat saat ini.
"Atas nama masyarakat Adat Papua di Doberay/Papua Barat, kami mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat, KPU Papua Barat, BAWASLU Papua Barat, Kodam 18 Cenderawasih, dan Polda Papua Barat, untuk bersama mewujudkan demokrasi yang sehat dan netralitas para penyelenggara pemilu. Kami berharap, Pilkada Raja Ampat pasca 09 Desember 2020, tidak ada perpecahan dan gangguan Kamtibmas berkepanjangan di kabupaten Raja Ampat," tandasnya.
(end)
Lihat Juga :
