Dewan Minta Syarat Penerima Bantuan UMKM Disosialisasikan ke Warga
loading...
DPRD Makassar minta pemerintah gencar sosialisasikan syarat penerima bantuan UMKM ke warga. Foto: Ilustrasi
A
A
A
MAKASSAR - DPRD Kota Makassar meminta Dinas Koperasi proaktif dalam mensosialisikan Program bantuan langsung tunai (BLT) dari pusat, bagi usaha menengah kecil dan mikro (UMKM) agar penyaluran bisa berjalan efektif
Realisasi bantuan Rp2,4 juta per UMKM tersebut dianggap belum optimal berjalan di Makassar, tercatat dari hasil koordinasi dewan masih ada sekitar 7.000 lebih UMKM dari 18.000 di Kota Makassa r yang tercatat sama sekali tidak mengetahui cara mengakses bantuan tersebut.
Ketua Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Makassar William mengakui minimnya pengetahuan masyarakat tentang cara mengakses bantuan tersebut, terlihat dari banyaknya laporan warga yang mempertanyakan teknis bantuan itu ke DPRD melalui reses yang baru-baru ini digelar Dewan.
"Ini penting juga (sosialisasi), kemarin kan kami reses juga, itu masih banyak warga yang belum mengetahui (syarat dan teknis) dalam menerima bantuan," kata legislator PDIP tersebut.
William melanjutkan bahwa, bantuan tersebut juga perlu dikawal dengan baik oleh pemerintah kota, peruntukannya harus tepat sasaran dan penerima bantuan harus benar-benar UMKM yang membutuhkan.
DPRD dipastikan siap untuk mengawal hal ini, untuk memastikan tidak ada ketimpangan yang tejadi di tengah masyarakat.
"Kami akan selalu memantau di lapangan dan siap menerima laporan dari masyarakat bila terjadi hal-hal yang diskriminatif atau kurang sesuai untuk penerima bantuan tersebut," lanjutnya.
Saat ini, di Sulsel sudah tercatat 94.300 UMKM yang telah memperoleh BLT, sementara khusus Makassar berdasarkan laporan Kadis Koperasi Kota Makassar Evi Aprialty, tercatat baru 2.173 UMKM yang datanya telah dikirim dan menerima upah tersebut.
Saat ini bantuan tersebut telah masuk ke tahap tiga dan pendaftaran masih terus dibuka hingga Desember mendatang.
"Banpres untuk UMKM , Kota Makassar sudah ada yang menerima pembayaran, kami dari dinkop koordinasi setiap minggu dengan BRI selaku bank penyalur bantuan, tentang jumlah yang sudah disalurkan," ujar Evi.
Realisasi bantuan Rp2,4 juta per UMKM tersebut dianggap belum optimal berjalan di Makassar, tercatat dari hasil koordinasi dewan masih ada sekitar 7.000 lebih UMKM dari 18.000 di Kota Makassa r yang tercatat sama sekali tidak mengetahui cara mengakses bantuan tersebut.
Ketua Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Makassar William mengakui minimnya pengetahuan masyarakat tentang cara mengakses bantuan tersebut, terlihat dari banyaknya laporan warga yang mempertanyakan teknis bantuan itu ke DPRD melalui reses yang baru-baru ini digelar Dewan.
"Ini penting juga (sosialisasi), kemarin kan kami reses juga, itu masih banyak warga yang belum mengetahui (syarat dan teknis) dalam menerima bantuan," kata legislator PDIP tersebut.
William melanjutkan bahwa, bantuan tersebut juga perlu dikawal dengan baik oleh pemerintah kota, peruntukannya harus tepat sasaran dan penerima bantuan harus benar-benar UMKM yang membutuhkan.
DPRD dipastikan siap untuk mengawal hal ini, untuk memastikan tidak ada ketimpangan yang tejadi di tengah masyarakat.
"Kami akan selalu memantau di lapangan dan siap menerima laporan dari masyarakat bila terjadi hal-hal yang diskriminatif atau kurang sesuai untuk penerima bantuan tersebut," lanjutnya.
Saat ini, di Sulsel sudah tercatat 94.300 UMKM yang telah memperoleh BLT, sementara khusus Makassar berdasarkan laporan Kadis Koperasi Kota Makassar Evi Aprialty, tercatat baru 2.173 UMKM yang datanya telah dikirim dan menerima upah tersebut.
Saat ini bantuan tersebut telah masuk ke tahap tiga dan pendaftaran masih terus dibuka hingga Desember mendatang.
"Banpres untuk UMKM , Kota Makassar sudah ada yang menerima pembayaran, kami dari dinkop koordinasi setiap minggu dengan BRI selaku bank penyalur bantuan, tentang jumlah yang sudah disalurkan," ujar Evi.
(agn)
Explore More