Bupati: APBD Tak Akan Mampu Rehab 22.000 Rutilahu di KBB
loading...
Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna. Foto/SINDOnews/Adi Haryanto
A
A
A
BANDUNG BARAT - Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat , menghadapi persoalan yang cukup pelik untuk mengentaskan sebanyak 22.000 rumah tidak layak huni (rutilahu) di 165 desa.
Jika nilai bantuan rehabilitasi satu rumah Rp25 juta, total anggaran yang dibutuhkan untuk mengatasinya akan sangat fantastis dan APBD KBB tidak akan cukup. (BACA JUGA: Takut Dibunuh, ABG di Ciamis Tak Melawan saat Diperkosa Pemuda Pengangguran )
"Sampai sekarang rutilahu di KBB masih sebanyak 22.000 unit. Jumlah yang sangat besar dan tidak mungkin kalau hanya mengandalkan APBD untuk mengatasinya," kata Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna kepada wartawan di Sindangkerta, Rabu (2/9/2020). (BACA JUGA: Terbuai Bujuk Rayu, Bocah SD Pasrah Dibawa Kabur dan Dicabuli Pria 30 Tahun )
Dia mengemukakan, sejak awal, pemerintahannya sudah berupaya mengurangi jumlah rutilahu. Seperti tahun lalu, ada ratusan rutilahu yang berhasil direhab melalui sumber dana dari APBD kabupaten, bantuan provinsi, pusat, hingga dana corporate social responsibility (CSR) perusahaan di KBB. Namun untuk tahun ini rencana rehab rutilathu terganjal oleh pandemi COVID-19.
Sebaliknya, ujar BUpati, dampak COVID-19 justru membuat banyak warga miskin baru selain yang sebelumnya sudah tercatat di pemda. Sebagian besar para pemilik rutilahu itu adalah masyarakat yang secara ekonomi kurang mampu.
Sehingga dikhawatirkan akan bertambah banyak rutilahu yang harus diperbaiki karena kondisinya semakin parah jika tidak segera ditangani. (BACA JUGA: Jamal Janji Tak Terjerumus Lagi ke Lembah Hitam Narkoba )
"Kondisi ekonomi masyarakat sedang terpuruk. Begitupun anggaran di pemda yang sepanjang tahun ini berjalan nyaris tidak ada pembangunan. Imbasnya ke tingkat kecamatan dan desa juga program pembangunan jadi terhambat," ujar Aa Umbara.
Menurut Bupati, tahun lalu pihaknya berhasil mengumpulkan dana sekitar Rp5 miliar bantuan CSR dari perusahaan yang dialokasikan untuk perbaikan rutilahu. Besaran bantuan setiap unit bervariasi antara Rp15 juta sampai Rp25 juta.
Tentu, jika melihat nominal tidak akan cukup untuk merehab total, oleh karena itu Aa Umbar selalu mengimbau agar pola gotong royong dilakukan dalam proses pembangunannya.
"Masyarakat harus swadaya ikut membantu, gotong royong, sehingga anggaran bantuan yang tidak besar itu bisa dimaksimalkan menjadi rumah layak huni," tutur Bupati.
Jika nilai bantuan rehabilitasi satu rumah Rp25 juta, total anggaran yang dibutuhkan untuk mengatasinya akan sangat fantastis dan APBD KBB tidak akan cukup. (BACA JUGA: Takut Dibunuh, ABG di Ciamis Tak Melawan saat Diperkosa Pemuda Pengangguran )
"Sampai sekarang rutilahu di KBB masih sebanyak 22.000 unit. Jumlah yang sangat besar dan tidak mungkin kalau hanya mengandalkan APBD untuk mengatasinya," kata Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna kepada wartawan di Sindangkerta, Rabu (2/9/2020). (BACA JUGA: Terbuai Bujuk Rayu, Bocah SD Pasrah Dibawa Kabur dan Dicabuli Pria 30 Tahun )
Dia mengemukakan, sejak awal, pemerintahannya sudah berupaya mengurangi jumlah rutilahu. Seperti tahun lalu, ada ratusan rutilahu yang berhasil direhab melalui sumber dana dari APBD kabupaten, bantuan provinsi, pusat, hingga dana corporate social responsibility (CSR) perusahaan di KBB. Namun untuk tahun ini rencana rehab rutilathu terganjal oleh pandemi COVID-19.
Sebaliknya, ujar BUpati, dampak COVID-19 justru membuat banyak warga miskin baru selain yang sebelumnya sudah tercatat di pemda. Sebagian besar para pemilik rutilahu itu adalah masyarakat yang secara ekonomi kurang mampu.
Sehingga dikhawatirkan akan bertambah banyak rutilahu yang harus diperbaiki karena kondisinya semakin parah jika tidak segera ditangani. (BACA JUGA: Jamal Janji Tak Terjerumus Lagi ke Lembah Hitam Narkoba )
"Kondisi ekonomi masyarakat sedang terpuruk. Begitupun anggaran di pemda yang sepanjang tahun ini berjalan nyaris tidak ada pembangunan. Imbasnya ke tingkat kecamatan dan desa juga program pembangunan jadi terhambat," ujar Aa Umbara.
Menurut Bupati, tahun lalu pihaknya berhasil mengumpulkan dana sekitar Rp5 miliar bantuan CSR dari perusahaan yang dialokasikan untuk perbaikan rutilahu. Besaran bantuan setiap unit bervariasi antara Rp15 juta sampai Rp25 juta.
Tentu, jika melihat nominal tidak akan cukup untuk merehab total, oleh karena itu Aa Umbar selalu mengimbau agar pola gotong royong dilakukan dalam proses pembangunannya.
"Masyarakat harus swadaya ikut membantu, gotong royong, sehingga anggaran bantuan yang tidak besar itu bisa dimaksimalkan menjadi rumah layak huni," tutur Bupati.
(awd)
Explore More