GMNI Pangkep Minta Pemerintah Ganti Dirut RS Batara Siang
loading...
Mahasiswa dari GMNI Cabang Pangkep saat menggelar aksi unjuk rasa di jalan poros Makassar-Parepare dan kantor DPRD Pangkep, Senin (31/8/2020). Foto: SINDOnews/Muhammad Subhan
A
A
A
PANGKEP - Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Pangkep menggelar aksi unjuk rasa di jalan poros Makassar-Parepare dan kantor DPRD Pangkep, Senin (31/8/2020). Mereka menuntut perbaikan pelayanan di Rumah Sakit Batara Siang (RSBS) Pangkep.
Ketua DPC GMNI Pangkep, Yulianto Ardiwinata mengatakan, aksi ini terkait banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan di RS Batara Siang Pangkep. Puncaknya yaitu kasus meninggalnya janin tujuh bulan dalam kandungan pasien yang dirawat selama sepuluh hari, tanpa pernah ditemui langsung oleh dokter.
Menurutnya, kasus ini bukan hanya tanggung jawab dokter pribadi, namun juga tanggung jawab manajemen RS Batara Siang. Hal itu kata Nata, sapaan akrabnya, sesuai dengan UU tentang Rumah Sakit tahun 2009.
"Dalam pasal 46 jelas, segala kerugian yang ditimbulkan oleh kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit adalah tanggung jawab rumah sakit. Jadi kesalahan ini bukan hanya tanggung jawab dokter sendiri," kata Nata.
Nata merinci, tuntutan pihaknya di antaranya, agar pemerintah mereposisi jabatan direktur RS Batara Siang Pangkep dan mengevaluasi kinerja dewan pengawas RSBS.
"Dan tuntutan terakhir yaitu, optimalisasi pelayanan kesehatan khususnya di tengah pandemi COVID-19," ucapnya.
Di tempat terpisah, Bupati Pangkep, Syamsuddin A Hamid menegaskan akan mempersilakan pihak berwenang untuk mengusut kasus kematian janin tersebut. Ia mengatakan, pemerintah hadir untuk kepentingan masyarakat dan kewajiban ASN untuk memberikan pelayanan maksimal sesuai tupoksinya.
"Saya meminta agar persoalan yang terjadi agar diusut tuntas," tegasnya.
Ketua DPC GMNI Pangkep, Yulianto Ardiwinata mengatakan, aksi ini terkait banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan di RS Batara Siang Pangkep. Puncaknya yaitu kasus meninggalnya janin tujuh bulan dalam kandungan pasien yang dirawat selama sepuluh hari, tanpa pernah ditemui langsung oleh dokter.
Menurutnya, kasus ini bukan hanya tanggung jawab dokter pribadi, namun juga tanggung jawab manajemen RS Batara Siang. Hal itu kata Nata, sapaan akrabnya, sesuai dengan UU tentang Rumah Sakit tahun 2009.
"Dalam pasal 46 jelas, segala kerugian yang ditimbulkan oleh kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit adalah tanggung jawab rumah sakit. Jadi kesalahan ini bukan hanya tanggung jawab dokter sendiri," kata Nata.
Nata merinci, tuntutan pihaknya di antaranya, agar pemerintah mereposisi jabatan direktur RS Batara Siang Pangkep dan mengevaluasi kinerja dewan pengawas RSBS.
"Dan tuntutan terakhir yaitu, optimalisasi pelayanan kesehatan khususnya di tengah pandemi COVID-19," ucapnya.
Di tempat terpisah, Bupati Pangkep, Syamsuddin A Hamid menegaskan akan mempersilakan pihak berwenang untuk mengusut kasus kematian janin tersebut. Ia mengatakan, pemerintah hadir untuk kepentingan masyarakat dan kewajiban ASN untuk memberikan pelayanan maksimal sesuai tupoksinya.
"Saya meminta agar persoalan yang terjadi agar diusut tuntas," tegasnya.
(luq)
Explore More