GMNI Harap Pemerintah Kendalikan Impor Baja

SERANG - Soroti tingginya angka impor baja , Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menyelenggarakan Webinar dengan tema Optimisme Industri Baja Nasional.

Ketua DPP GMNI Arjuna Putra Aldino menyampaikan, Indonesia perlu membenahi cara pandangnya sebagai bangsa, bahwa industri baja bukanlah industri pada umumnya. Namun, industri dasar yang menopang perkembangan industri lainnya.

"Kita perlu membenahi cara pandang kita bahwa industri baja bukanlah industri pada umumnya namun Industri dasar yang menopang perkembangan industri lainnya. Mother of Industry Bung Karno bilang," ujar Arjuna melalui siaran pers, Rabu (30/03/2022).

Oleh karena itu, Indonesia harus menjaga industri baja dengan mengendalikan impor baja, dimana impor cukup sesuai kebutuhan saja, atau yang belum bisa diproduksi oleh produsen di dalam negeri.

"Tipe baja yang bisa diproduksi oleh Krakatau Steel kita proteksi yaitu Hot Rolled Coil (HRC) dan Cold Rolled Coil (CRC), untuk melindungi si Mother of Industry ini. Salah satu kebijakan untuk melindungi yaitu dengan kebijakan Anti-Dumping dan pengendalian impornya secara baik," tegas Arjuna.

DPP GMNI melihat, kebijakan trade remedies seperti bea masuk anti dumping ini biasa dilakukan oleh negara-negara maju seperti, Kanada, India, Amerika Serikat bahkan Uni Eropa. Sehingga, bagi DPP GMNI proteksi produk dalam negeri ini, bukan hal yang melanggar aturan apapun.

"Misalnya, Amerika pernah memberlakukan anti dumping terhadap komoditas jeruk dari Brazil, Uni Eropa pernah memberlakukan anti dumping untuk komoditas biodiesel asal Asia. Biden, Presiden Amerika sendiri menyatakan bahwa perlindungan atas industri baja nya adalah sebagai national security issue. Semua ini upaya mereka melindungi industri dan ekonomi bangsanya," pungkasnya.

Dalam Webinar ini, dihadiri oleh Direktur Utama PT. Krakatau Steel Bapak Silmy Karim, yang menyampaikan bahwa nilai yang sudah ditanamkan di industri baja sangat besar yaitu mencapai sebesar USD 15,2 miliar atau setara Rp 215 triliun. Dengan memperhatikan besarnya investasi tersebut, Pemerintah perlu memberi perhatian terhadap investasi industri baja nasional melalui kebijakan yang berpihak seperti halnya pembatasan pemberian ijin impor dan implementasi trade remedies.

"Hal tersebut bertujuan agar investasi yang sudah ditanamkan dapat terlindungi dan dapat memberikan hasil positif sebagaimana yang diharapkan. Bila iklim perdagangan yang lebih sehat telah tercipta, hal tersebut akan membantu produsen baja nasional untuk terus meningkatkan kinerjanya yang pada akhirnya juga akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional," papar Silmy Karim. Baca: Budidaya Perikanan Menjadi Pemberdayaan Pembangunan Sumur Wakaf.

Sementara itu, Koordinator Industri Logam Besi, Direktorat Industri Logam, Ditjen ILMATE Rizki Aditya Wijaya menyampaikan, Pemerintah mendorong pengembangan industri baja nasional melalui langkah-langkah strategis, yang diantaranya adalah pengendalian impor.

"Pengendalian impor tersebut dilakukan untuk mengamankan pasar dalam negeri, dengan tetap memperhatikan keseimbangan pasok dan kebutuhan nasional, serta sinergi antara industri hulu dan hilir," ujarnya, dalam Webinar.

Tidak lupa, Rizki juga menyampaikan apresiasi kepada Jajaran Pengurus GMNI atas terselenggaranya acara ini. Sebab, Pemerintah khususnya Ditjen ILMATE Kementerian Perindustrian sangat mendukung diskusi-diskusi teknokratis serupa yang melibatkan para pemangku kepentingan yang menghasilkan masukan membangun untuk perbaikan iklim industri serta penguatan industri dalam negeri pada masa mendatang. Baca Juga: Pemprov Jatim Pertimbangkan Perpanjang Jam PTM, Ini Alasannya.

Dalam Webinar ini, turut mengundang Direktur Utama PT. Krakatau Steel Bapak Silmy Karim, Ketua Komite Anti Dumping Indonesia Ibu Donna Gultom, lalu Dirjen ILMATE Kemenperin RI dan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Bapak Aria Bima.