Tanpa Alasan Jelas, Musda Golkar Papua Barat Kembali Ditunda
loading...
A
A
A
"Di dalam Partai Golkar itu perioderisasi akan dihitung setelah Musda, istilah demisioner tapi akan terjadi setelah Musda. Jika menyangkut dualisme itu ada di keputusan DPP Partai Golkar , sesuai dengan arahan SC nantinya," ungkapnya.
(Baca juga: 2 Pelaku Perusak 14 ATM Dibekuk Petugas Polda Kalbar )
Sesuai dengan aturan dan AD/ART, menurut Derk, apabila ada konflik kepentingan di bawah, pertama ada mahkamah partai dan kedua putusan ada di DPP Partai Golkar "Keputusan DPP Partai Golkar itulah yang nantinya akan diikuti, karena biasanya pun begitu. Terkait keamanan yang cukup banyak itu sudah biasa, kami lakukan jika ada acara semacam ini untuk mengantisipasi sesuatu yang tak diinginkan," pungkasnya.
Sementara itu menanggapi adanya penundaan kembali Musda DPD Partai Golkar Papua Barat. Calon Ketua DPD I Partai Golkar Papua Barat, Lambert Jitmau menyatakan, bahwa sebagai kader Partai Golkar dirinya bersama seluruh pendukung tetap mematuhi keputusan pimpinan tertinggi Partai Golkar .
"Saya dengan semua pendukung tegak lurus untuk mengamankan keputusan DPP Partai Golkar . Terimakasih kepada Pak Ketua Umum, bapak adalah orangtua untuk kami. Kami memiliki keinginan agar Musda ini bisa dilaksanakan dengan tepat waktu, tapi bila pengambilan kebijakan berkata lain maka kami akan tetap mengikuti dan mensyukuri. Massa saya akan tetap tenang tanpa membuat hal-hal yang tidak diinginkan," katanya.
(Baca juga: Polisi Selidiki Penyebab Ledakan dan Kebakaran Pabrik Bioetanol )
Lambert yang juga merupakan Wali Kota Sorong, mengungkapkan, jika kelak dirinya terpilih sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Papua Barat, maka akan membawa partai ini menjadi lebih baik dari yang sebelumnya.
"Hal tersebut saya optimis karena saya telah berhasil memimpin DPD II Partai Golkar Kota Sorong, selama dua periode. Keberhasilan selama di Kota Sorong, akan saya bawa saat memimpin Partai Golkar Papua Barat. Mudah-mudahan Partai Golkar bisa berjaya saat kepemimpinan saya nanti. Sebagaimana Partai Golkar berjaya di Kota Sorong, dan saya optimis hal itu terjadi jika saya terpilih sebagai ketua provinsi," tegasnya.
(Baca juga: 2 Pelaku Perusak 14 ATM Dibekuk Petugas Polda Kalbar )
Sesuai dengan aturan dan AD/ART, menurut Derk, apabila ada konflik kepentingan di bawah, pertama ada mahkamah partai dan kedua putusan ada di DPP Partai Golkar "Keputusan DPP Partai Golkar itulah yang nantinya akan diikuti, karena biasanya pun begitu. Terkait keamanan yang cukup banyak itu sudah biasa, kami lakukan jika ada acara semacam ini untuk mengantisipasi sesuatu yang tak diinginkan," pungkasnya.
Sementara itu menanggapi adanya penundaan kembali Musda DPD Partai Golkar Papua Barat. Calon Ketua DPD I Partai Golkar Papua Barat, Lambert Jitmau menyatakan, bahwa sebagai kader Partai Golkar dirinya bersama seluruh pendukung tetap mematuhi keputusan pimpinan tertinggi Partai Golkar .
"Saya dengan semua pendukung tegak lurus untuk mengamankan keputusan DPP Partai Golkar . Terimakasih kepada Pak Ketua Umum, bapak adalah orangtua untuk kami. Kami memiliki keinginan agar Musda ini bisa dilaksanakan dengan tepat waktu, tapi bila pengambilan kebijakan berkata lain maka kami akan tetap mengikuti dan mensyukuri. Massa saya akan tetap tenang tanpa membuat hal-hal yang tidak diinginkan," katanya.
(Baca juga: Polisi Selidiki Penyebab Ledakan dan Kebakaran Pabrik Bioetanol )
Lambert yang juga merupakan Wali Kota Sorong, mengungkapkan, jika kelak dirinya terpilih sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Papua Barat, maka akan membawa partai ini menjadi lebih baik dari yang sebelumnya.
"Hal tersebut saya optimis karena saya telah berhasil memimpin DPD II Partai Golkar Kota Sorong, selama dua periode. Keberhasilan selama di Kota Sorong, akan saya bawa saat memimpin Partai Golkar Papua Barat. Mudah-mudahan Partai Golkar bisa berjaya saat kepemimpinan saya nanti. Sebagaimana Partai Golkar berjaya di Kota Sorong, dan saya optimis hal itu terjadi jika saya terpilih sebagai ketua provinsi," tegasnya.
(eyt)
Explore More