Tanpa Alasan Jelas, Musda Golkar Papua Barat Kembali Ditunda

JAKARTA - Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Papua Barat, untuk kali keempat kembali ditunda tanpa alasan yang jelas. Sedianya Musda tersebut akan dilaksanakan di kantor DPP Partai Golkar pada Senin (10/8/2020), namun kembali mengalami penundaan.

(Baca juga: Angin Kencang dan Hujan Lebat Datang Bersama Awan Mirip Tsunami )

Tidak ada alasan jelas terkait penundaan Musda DPD Partai Golkar Papua Barat itu. Padahal puluhan kader DPD Partai Golkar Papua Barat, sudah hadir satu minggu sebelumnya di Jakarta.

Keputusan penundaan Musda DPD Partai Golkar Papua Barat ini disampaikan langsung oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Derk Loupatty, saat membacakan surat resmi penundaan mandat dengan nomor B-327/GOLKAR/VII/2020 yang ditanda tangani oleh Ketua Umum Partai Golkar , Airlangga Hartarto, dan Sekjen DPP Partai Golkar Lodewijk F Paulus.

Derk Loupatty kepada wartawan usai membacakan surat mandat menjelaskan, sesuai dengan tugas mandat Musda yang diberikan DPP Partai Golkar , Senin (10/8/2020) yang ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Golkar , maka mandat tersebut wajib disampaikan kepada peserta Musda dan peserta Musda telah menerima keputusan tersebut, dimana peserta tunduk kepada keputusan DPP Partai Golkar .

"Dalam penundaan ini, kami kurang tahu yah alasan pasti penundaan Musda kali ini, karena hingga dengan hari ini kami hanya diberikan tanggung jawab untuk menyampaikan keputusan DPP Partai Golkar , kepada para peserta. Usai saya menyampaikan hal tersebut, saya akan kembali sampaikan kepada DPP Partai Golkar , perihal pemberitahuan yang sudah disampaikan kepada peserta Musda," ungkap Derk Loupatty.

(Baca juga: Baru Kenal, Pemuda Banyumas Culik dan Setubuhi Gadis Belia )

Lebih lanjut Derk mengatakan, terkait adanya penundaan Musda kali ini, merupakan keputusan pimpinan DPP Partai Golkar , dan sebagai pengurus partai pihaknya harus taat atas keputusan itu. Sebagai kader Partai Golkar, pihaknya hanya membacakan surat tersebut. Untuk alasan pastinya hanya pimpinan yang mengetahuinya.

"Pelaksanaan Musda diundur, dan akan dilaksanakan pada 15-16 Agustus 2020 mendatang. Untuk alasan penundaan itu, semua kembali ada dipimpinan DPP Partai Golkar . Kami tidak bisa berasumsi dan menafsirkan apa yang telah menjadi keputusan dan instruksi pimpinan. Karena tugas kami hanya menyampaikan keputusan pimpinan kepada kader yang hadir pada Musda kali ini," ujar Derk.

Menurut Derk, terkait adanya kekosongan pimpinan di tingkat DPD I Partai Golkar Papua Barat, bisa dinyatakan selesai apabila telah selesai dilaksanakannya Musda. Hal itu berdasarkan aturan organisasi. Tetapi semua itu kembali lagi kepada kebijakan pimpinan, dimana diyakininya pimpinan akan memutuskan yang terbaik.

"Di dalam Partai Golkar itu perioderisasi akan dihitung setelah Musda, istilah demisioner tapi akan terjadi setelah Musda. Jika menyangkut dualisme itu ada di keputusan DPP Partai Golkar , sesuai dengan arahan SC nantinya," ungkapnya.

(Baca juga: 2 Pelaku Perusak 14 ATM Dibekuk Petugas Polda Kalbar )

Sesuai dengan aturan dan AD/ART, menurut Derk, apabila ada konflik kepentingan di bawah, pertama ada mahkamah partai dan kedua putusan ada di DPP Partai Golkar "Keputusan DPP Partai Golkar itulah yang nantinya akan diikuti, karena biasanya pun begitu. Terkait keamanan yang cukup banyak itu sudah biasa, kami lakukan jika ada acara semacam ini untuk mengantisipasi sesuatu yang tak diinginkan," pungkasnya.

Sementara itu menanggapi adanya penundaan kembali Musda DPD Partai Golkar Papua Barat. Calon Ketua DPD I Partai Golkar Papua Barat, Lambert Jitmau menyatakan, bahwa sebagai kader Partai Golkar dirinya bersama seluruh pendukung tetap mematuhi keputusan pimpinan tertinggi Partai Golkar .

"Saya dengan semua pendukung tegak lurus untuk mengamankan keputusan DPP Partai Golkar . Terimakasih kepada Pak Ketua Umum, bapak adalah orangtua untuk kami. Kami memiliki keinginan agar Musda ini bisa dilaksanakan dengan tepat waktu, tapi bila pengambilan kebijakan berkata lain maka kami akan tetap mengikuti dan mensyukuri. Massa saya akan tetap tenang tanpa membuat hal-hal yang tidak diinginkan," katanya.

(Baca juga: Polisi Selidiki Penyebab Ledakan dan Kebakaran Pabrik Bioetanol )

Lambert yang juga merupakan Wali Kota Sorong, mengungkapkan, jika kelak dirinya terpilih sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Papua Barat, maka akan membawa partai ini menjadi lebih baik dari yang sebelumnya.

"Hal tersebut saya optimis karena saya telah berhasil memimpin DPD II Partai Golkar Kota Sorong, selama dua periode. Keberhasilan selama di Kota Sorong, akan saya bawa saat memimpin Partai Golkar Papua Barat. Mudah-mudahan Partai Golkar bisa berjaya saat kepemimpinan saya nanti. Sebagaimana Partai Golkar berjaya di Kota Sorong, dan saya optimis hal itu terjadi jika saya terpilih sebagai ketua provinsi," tegasnya.