Jelang Pilkada 2020, Fritz Siregar Sisir Kesiapan di Papua

JAYAPURA - Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Data dan Informasi Bawaslu RI, Fritz Siregar mengaku tidak ada persoalan signifikan terkait penyelenggaraan Pilkada 2020 di Papua .

(Baca juga: Ibu Hamil 6 Bulan di Surabaya Ditemukan Tewas Bersimbah Darah )

Hal ini dikatakan Fritz kepada wartawan sesaat setelah menggelar pertemuan bersama Bawaslu Provinsi Papua , dan Bawaslu Kota Jayapura di Kantor Bawaslu Kota Jayapura, Rabu (5/8/2020) malam.

Fritz mengaku jika setelah tiba di Jayapura, dirinya langsung melakukan pemantauan kesiapan pelaksanaan Pilkada di beberapa wilayah di Papua , seperti Kabupaten Keerom, Pegunungan Bintang, dan Kota Jayapura.

"Ini bagian rangkaian tugas kami untuk melihat kesiapan pelaksanaan Pilkada 2020, kami juga mengecek terkait kesiapan anggaran, proses Coklit (Pencocokan dan penelitian) dan permasalahan permasalah di lapangan, semisal pemutakhiran data pemilih, anggaran pilkada, termasuk lain-lainnya semisal Rapid Test dan APD yang akan digunakan," ungkap Fritz.

Terkait persoalan anggaran APD, meski belum menyebut besaran anggaran yang digunakan, namun diakuinya, pihak Bawaslu sendiri yang akan menganggarkan APD untuk petugas pengawas. (Baca juga: Polisi: Unggahan Jerinx Penuhi Unsur Pencemaran Nama Baik )

"Karena tidak mungkin diambilkan dari NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) dengan besaran anggran. Maka akan dianggarkan sendiri oleh Bawaslu. Seperti diwilayah Pegunungan Bintang, dengan dana untuk transportasi yang sangat besar, maka sulit diambil dari NPHD, maka akan dianggarkan Bawaslu sendiri," jelasnya.

Dikatakan, nantinya pelaksanaan pemilu mengedepankan protokol COVID-19. Termasuk semua penyelenggara, diwajibkan menggunakan APD. "Bawaslu berkomitmen untuk tetap menggunakan APD, sebagai protap pemilu, ini penting untuk turut memutus mata rantai penyebaran COVID-19," katanya.

Persoalan yang ditemukan, jelas Fritz adalah soal Coklit yang saat ini masih dilakukan pembaharuan. Wilayah yang berbatasan dan sama-sama menyelenggarakan Pilkada menjadi perhatian.

"Untuk proses Coklit memang kita akui ada beberapa daerah yang ada permasalahan semisal Keerom, yang berbatasan dengan Pegunungan Bintang. Ini sudah dipikirkan oleh teman-teman Bawalu dan ini tidak terlalu signifikan," katanya.

"Nantinya persoalan lain akan muncul setelah dilakukan pleno di Kampung dan Distrik, namun soal itu pasti bisa bisa diselesaikan," tambahnya. (Baca juga: KSKP Bakauheni Bongkar Penyelundupan 1,1 Ton Daging Celeng )

Setelah melakukan kunjungan kerja ke Kota Jayapura , hari ini Fritz dan rombongan melakukan pemantauan kesiapan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Yapen, dan Waropen, serta Supiori.