Ganjar Jadikan Kepala Daerah dan Pimpinan OPD Inspirator Birokrasi Bersih dan Inovatif

"Itulah performance dari pemerintah daerah. Maka sharing sessions kita perlu dilakukan, berbagi pengalaman musti dilakukan, dan penghargaan ini untuk memberikan inspirasi kepada yang lain," ungkapnya.

Ganjar menyampaikan, reformasi birokrasi di Provinsi Jawa Tengah kini jauh lebih baik. Buktinya, banyak daerah yang mendapatkan penghargaan di tingkat nasional.

Meski demikian, Ganjar tidak memungkiri bahwa masih ada beberapa masalah di beberapa titik. Untuk itu, perbaikan selalu dilakukan setiap tahun agar masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik.

"Maka saya pesankan kalau mereka menjadi birokrat yang baik dan penuh integritas maka itu sesuatu yang menjadi prestasi. Kalau ia bersih tidak perlu risih dan kemudian ia bisa melayani dengan cepat. Itu yang ditunggu sebenarnya oleh masyarakat," kata Ganjar.

Sementara itu, penghargaan Bangkom Jateng Award 2023, kategori Widyaiswara dan fasilitator terbaik diraih Yuni Indarti, Risti Rahmawati, dan Wahyu Istianti. Kategori OPD terbaik diraih secara berurutan oleh RSUD Dr Margono Soekarjo, Dinas Kesehatan, RSJ Arif Zainuddin, dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

Sedangkan untuk kategori kabupaten/kota dengan Bangkom terbaik, diraih BKPP Kota Semarang, BKPSDM Kabupaten Purworejo, BKPPD Kabupaten Cilacap, BKPSDM Kota Surakarta, BKPP Kabupaten Demak, dan BKPSDM Kabupaten Tegal.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia, Adi Suryanto mengatakan Provinsi Jawa Tengah adalah pionir dalam pengembangan kompetensi. Bangkom Jateng Award merupakan pelecut semangat yang patut diapresiasi. Apalagi, pemerintah memiliki cita-cita membangun world class government.

"ASN dapat melakukan banyak hal asal diberikan kesempatan dan kepercayaan. Lalu daerah dengan ASN yang baik pasti selalu memiliki pemimpin yang baik, salah satu contohnya di Provinsi Jawa Tengah ini. Faktor leadership menjadi sangat penting menjaga komitmen," katanya.

Adi menambahkan untuk mampu menciptakan reformasi birokrasi berdampak maka seluruh ASN di Indonesia harus mau belajar. Tugas pemerintah adalah memfasilitasi dengan menyiapkan perangkat belajar itu.

"ASN harus mau belajar. Reformasi birokrasi berdampak ini ditujukan dalam beberapa hal, khususnya pada kemiskinan dan stunting. Maka, setiap pelatihan kepemimpinan, proyek yang dibuat harus bisa memberikan kontribusi pada reformasi birokrasi berdampak," ujarnya.