Ganjar Jadikan Kepala Daerah dan Pimpinan OPD Inspirator Birokrasi Bersih dan Inovatif

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta seluruh kepala lembaga organisasi perangkat daerah (OPD) dan kepala daerah agar menjadi inspirator pelaksanaan birokrasi yang bersih. Ganjar juga mendorong seluruh aparatur sipil negara (ASN) supaya terus berinovasi.

Ganjar mengatakan, birokrat harus menjadi contoh berintegritas dan meningkatkan pelayanan publik. Hal itu dikatakan Ganjar usai memberikan arahan dan menyerahkan penghargaan Pengembangan Kompetensi (Bangkom) Jateng Award tahun 2023 di Gedung Sasana Widya Praja, Kompleks BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Semarang, Senin (14/8/2023).



"Saya berharap seluruh ASN terus kemudian teman-teman yang memimpin OPD dan kepala daerah menjadi inspirator untuk mendorong seluruh ASN kita bisa berinovasi," kata Ganjar yang juga Bacapres Partai Perindo itu.



Bangkom Jateng Award diberikan kepada ASN, lembaga atau OPD Pemprov Jateng, dan kabupaten/kota di Jawa Tengah yang berhasil melakukan bangkom dengan baik.

Di antaranya meningkatkan kualitas dan inovasi dalam upaya reformasi birokrasi, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Ternyata luar biasa, Widyaiswaranya tiga perempuan semua juaranya. Lalu beberapa bupati/wali kota menjadi juara. Bagaimana mereka melakukan improvisasi agar layanan publiknya baik, karena ASN-nya baik. Inilah yang akan membawa dampak pada layanan publik dan kemudian meningkatkan kualitas dalam pelayanan ini," jelas Ganjar yang dikenal sebagai sosok pemimpin muda, energetik, merakyat, berprestasi, berpengalaman dan family man itu.



Menurut Ganjar, kualitas yang bagus dalam pelayanan publik akan berdampak positif bagi banyak hal. Misalnya dalam dunia ekonomi dan bisnis akan berdampak pada bisnis yang bagus. Selain itu, kualitas pelayanan yang baik juga akan menaikkan kepuasan masyarakat kepada pemerintah atau birokrasi.

"Itulah performance dari pemerintah daerah. Maka sharing sessions kita perlu dilakukan, berbagi pengalaman musti dilakukan, dan penghargaan ini untuk memberikan inspirasi kepada yang lain," ungkapnya.

Ganjar menyampaikan, reformasi birokrasi di Provinsi Jawa Tengah kini jauh lebih baik. Buktinya, banyak daerah yang mendapatkan penghargaan di tingkat nasional.

Meski demikian, Ganjar tidak memungkiri bahwa masih ada beberapa masalah di beberapa titik. Untuk itu, perbaikan selalu dilakukan setiap tahun agar masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik.

"Maka saya pesankan kalau mereka menjadi birokrat yang baik dan penuh integritas maka itu sesuatu yang menjadi prestasi. Kalau ia bersih tidak perlu risih dan kemudian ia bisa melayani dengan cepat. Itu yang ditunggu sebenarnya oleh masyarakat," kata Ganjar.

Sementara itu, penghargaan Bangkom Jateng Award 2023, kategori Widyaiswara dan fasilitator terbaik diraih Yuni Indarti, Risti Rahmawati, dan Wahyu Istianti. Kategori OPD terbaik diraih secara berurutan oleh RSUD Dr Margono Soekarjo, Dinas Kesehatan, RSJ Arif Zainuddin, dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

Sedangkan untuk kategori kabupaten/kota dengan Bangkom terbaik, diraih BKPP Kota Semarang, BKPSDM Kabupaten Purworejo, BKPPD Kabupaten Cilacap, BKPSDM Kota Surakarta, BKPP Kabupaten Demak, dan BKPSDM Kabupaten Tegal.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia, Adi Suryanto mengatakan Provinsi Jawa Tengah adalah pionir dalam pengembangan kompetensi. Bangkom Jateng Award merupakan pelecut semangat yang patut diapresiasi. Apalagi, pemerintah memiliki cita-cita membangun world class government.

"ASN dapat melakukan banyak hal asal diberikan kesempatan dan kepercayaan. Lalu daerah dengan ASN yang baik pasti selalu memiliki pemimpin yang baik, salah satu contohnya di Provinsi Jawa Tengah ini. Faktor leadership menjadi sangat penting menjaga komitmen," katanya.

Adi menambahkan untuk mampu menciptakan reformasi birokrasi berdampak maka seluruh ASN di Indonesia harus mau belajar. Tugas pemerintah adalah memfasilitasi dengan menyiapkan perangkat belajar itu.

"ASN harus mau belajar. Reformasi birokrasi berdampak ini ditujukan dalam beberapa hal, khususnya pada kemiskinan dan stunting. Maka, setiap pelatihan kepemimpinan, proyek yang dibuat harus bisa memberikan kontribusi pada reformasi birokrasi berdampak," ujarnya.