5 Ton Telur Busuk dan Ratusan Ayam Mati, Warga Serang Terancam Kehilangan Mata Pencaharian

SERANG - Lebih dari lima ton telur busuk dan ratusan ekor ayam milik peternakan di Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, Provinsi Banten terpaksa dibuang. Kondisi ini terjadi akibat aktivitas perusahaan dihentikan dengan paksa oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) sejak seminggu terakhir hingga hari ini.

Penjaga kandang ayam petelur, Ariah menjelaskan sejak disegel seminggu yang lalu hewan ternak di lokasi ia bekerja tidak mendapat pasokan air dan makanan. Sebab, seluruh karyawan dilarang berada di lokasi. Perusahaan telur itu disebut melanggar peraturan daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).



"Jadi seminggu yang lalu Dinas Sat Pol PP Kabupaten Serang ke sini dan meminta karyawan semua keluar dari kandang karena mau disegel. Mesin air dimatikan dan pakan tidak bisa diberikan karena tidak ada orang yang berjaga di lokasi," ujar Ariah, Kamis (27/07/2023).

Ariah melanjutkan namun kandang ternak ayam itu sudah diperbolehkan kembali beraktivitas sebatas memberi pakan dan mengeluarkan telur. "Sat Pol PP akhirnya mengeluarkan surat perintah pengosongan kandang. Termasuk diperbolehkan memberi makan dan membereskan telur. Tapi saat dibuka, posisi ayam banyak yang mati, telur sudah busuk semua," jelasnya.



Tidak hanya ayam dan telur, dampak segel juga dirasakan oleh puluhan pekerja di ternak ayam yang terpaksa kehilangan mata pencaharian mereka selama tujuh tahun terakhir. "Di sini warga lokal wilayah ini semua. Total 45 orang, mayoritas ibu-ibu semua. Nangis, saat saya sampaikan bahwa perusahaan gulung tikar," katanya.

Menanggapi hal ini, Penjabat Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Virgojanti menegaskan pihaknya bakal melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang agar produksi telur di Banten tidak terganggu dengan aturan daerah.

"Saat ini Banten tengah melakukan upaya pengendalian inflasi semaksimal mungkin. Keberadaan pasokan komoditi, terutama telur tentu sangat penting. Jika peternak dihentikan produksinya efeknya pasti berpengaruh terhadap kenaikan harga komoditi yang lain," kata Virogjanti.

Virgojanti mengaku tidak setuju jika temuan pelanggaran izin langsung diberikan sanksi berupa penutupan. Sebab, di dalam perusahaan ada tenaga kerja, hasil produksi, dan investasi yang perlu diperhatikan.

"Harusnya ini dibantu bagaimana bisa berjalan beriringan, segera saya akan memanggil semua instansi yang terkait. Di Kota Serang hal ini ada solusinya," paparnya.