Harsiarnas Bakal Digelar di Bintan, Ini Harapan Gubernur Kepri
loading...
A
A
A
Ansar mengungkapkan, Provinsi Kepri merupakan gerbang utara Indonesia yang harus dirawat bersama dalam menjamin kedaulatan negara. Maka, keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), sangat diperlukan dalam menjamin siaran berkualitas yang bermuatan nilai patriotisme.
Lanjutnya, banyak orang yang berorientasi dengan pendekatan pengamanan saat membahas tentang kedaulatan perbatasan pada masa lalu. Namun kini sudah beralih melalui konsep kesejahteraan, salah satunya siaran berkualitas dalam menjaga kedaulatan negara tersebut.
"Masa lalu, orang berorientasi ketika bicara dalam merawat kedaulatan perbatasan selalu melakukan pola pendekatan pengamanan. Tapi kini sudah beralih melalui konsep kesejahteraan, artinya urusan transformasi bukan hanya tugas KPI tapi kita semua," katanya.
Ketua KPI, Ubaidillah menjelaskan, Indonesia akan beralih pada Analog Switch Off (ASO) atau siaran digital 12 Agustus 2023 mendatang. Nantinya Presiden Joko Widodo (Jokowi diharapkan hadir pada peringatan Harsiarnas sekaligus mendeklarasikan ASO tersebut.
"Revolusi teknologi tidak bisa kita hindari pada era digital. Pada Harsiarnas nanti, kita berharap Presiden Jokowi bisa hadir untuk mendeklarasikan ASO atau peralihan siaran digital," kata Ubaidillah.
Ubaidillah memaparkan, ada banyak tayangan televisi yang kurang memenuhi kebutuhan siaran ramah anak dan perempuan. Untuk itu, pemerintah daerah bisa memanfaatkan siaran lokal untuk menayangkan siaran dan budaya lokal.
"Undang-undang menyebutkan, pada siaran televisi harus ada 10 persen konten lokal. Ini bisa dimanfaatkan pemerintah untuk menyiarkan tayangan lokal, seperti budaya untuk mengurangi siaran yang kurang ramah anak," ungkapnya.
Selain itu, Indonesia sedang menghadapi platform media baru seperti aplikasi di telepon genggam yang belum bisa diawasi oleh KPI. Pasalnya KPI belum memiliki kewenangan dalam mengawasi permasalahan yang akan ditimbulkan pada platform media tersebut. "Televisi dan radio masih ditonton dan didengar tapi platform digital. Kami berharap bapak dan ibu bisa mengawasi anak-anak untuk menggunakan telepon genggam," jelasnya.
Lanjutnya, banyak orang yang berorientasi dengan pendekatan pengamanan saat membahas tentang kedaulatan perbatasan pada masa lalu. Namun kini sudah beralih melalui konsep kesejahteraan, salah satunya siaran berkualitas dalam menjaga kedaulatan negara tersebut.
"Masa lalu, orang berorientasi ketika bicara dalam merawat kedaulatan perbatasan selalu melakukan pola pendekatan pengamanan. Tapi kini sudah beralih melalui konsep kesejahteraan, artinya urusan transformasi bukan hanya tugas KPI tapi kita semua," katanya.
Ketua KPI, Ubaidillah menjelaskan, Indonesia akan beralih pada Analog Switch Off (ASO) atau siaran digital 12 Agustus 2023 mendatang. Nantinya Presiden Joko Widodo (Jokowi diharapkan hadir pada peringatan Harsiarnas sekaligus mendeklarasikan ASO tersebut.
"Revolusi teknologi tidak bisa kita hindari pada era digital. Pada Harsiarnas nanti, kita berharap Presiden Jokowi bisa hadir untuk mendeklarasikan ASO atau peralihan siaran digital," kata Ubaidillah.
Ubaidillah memaparkan, ada banyak tayangan televisi yang kurang memenuhi kebutuhan siaran ramah anak dan perempuan. Untuk itu, pemerintah daerah bisa memanfaatkan siaran lokal untuk menayangkan siaran dan budaya lokal.
"Undang-undang menyebutkan, pada siaran televisi harus ada 10 persen konten lokal. Ini bisa dimanfaatkan pemerintah untuk menyiarkan tayangan lokal, seperti budaya untuk mengurangi siaran yang kurang ramah anak," ungkapnya.
Selain itu, Indonesia sedang menghadapi platform media baru seperti aplikasi di telepon genggam yang belum bisa diawasi oleh KPI. Pasalnya KPI belum memiliki kewenangan dalam mengawasi permasalahan yang akan ditimbulkan pada platform media tersebut. "Televisi dan radio masih ditonton dan didengar tapi platform digital. Kami berharap bapak dan ibu bisa mengawasi anak-anak untuk menggunakan telepon genggam," jelasnya.
Explore More