Ketua Paguyuban Nusantara Papua Minta Otsus Jilid Dua Sosialisasinya Agar Lebih Masif
Kamis, 15 Desember 2022 - 10:07 WIB
Ketua Paguyuban Nusantara Papua Kabupaten Jayapura, Manasse Taime, SH. (Ist)
JAYAPURA - Ketua Paguyuban Nusantara Papua Kabupaten Jayapura , Manasse Taime, SH meminta pihak-pihak yang secara langsung berurusan dengan pengelolaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua lebih memasifkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Khususnya masyarakat yang ada di kampung-kampung.
Pasalnya, sebut alumni Universitas Cenderawasih ini, masyarakat awam di kampung-kampung jika ditanya soal Otsus, secara spontan mereka menjawab ‘Otsus gagal’. Menurutnya, sosialisasi sangat penting untuk membangun pemahaman masyarakat, lebih-lebih masyarakat Papua di akar rumput yang menjadi penerima manfaat dari kebijakan Otsus itu sendiri.
Pemuda Papua yang juga menjadi Ketua Forum Peduli Kemanusiaan Kab. Jayapura ini mengatakan, lemahnya sosialisasi menyebabkan masyarakat hanya melihat Otsus sebagai uang atau bantuan yang secara nyata mereka terima.
Ia berharap, sosialisasi ke depan mesti lebih fokus dalam rangka memasyarakat-kecilkan kebijakan Otsus sebagai sebuah instrumen untuk mengakselerasi pembangunan guna mempercepat pencapaian kemajuan di tanah Papua.
“Harapan saya, Otsus jilid dua yang baru bergulir ini lebih menyentuh ke kaum-kaum tak bersuara di kampung-kampung yang selama ini cuma dengar saja (tentang) dana Otsus. Tapi apa itu Otsus, mereka tidak tahu bentuknya bagaimana, sehingga perlu ada sosialisasi yang masif,” kata Manasse Taime di Jayapura, Selasa (14/12/2022).
Jika ditanya lebih jauh tentang dana Otsus pun, lanjut Manasse, masyarakat tidak bisa membedakan dari pos anggaran manakah bantuan yang pernah mereka terima.
‘’Masyarakat juga tidak tahu BLT (Bantuan Langsung Tunai) itu apa, BST (Bantuan Sosial Tunai) itu apa, karena memang mereka tidak paham pos anggaran ini darimana, begitu. Masyarakat jadi bingung, kami ini terima dana Otsus atau bukan,” kata Manasse.
Lembaga yang diharapkan menjadi leading sector kegiatan sosialisasi kebijakan Otsus menurut Manasse adalah Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan lebih-lebih Majelis Rakyat Papua (MRP) yang adalah perwakilan lembaga kultur yang dibentuk sesuai amanat undang-undang Otsus Papua.
Namun Manasse agaknya pesimistis kedua lembaga itu mampu menjalankan peran itu secara optimal mengingat selama Otsus jilid satu berlangsung, DPRP dan MRP terkesan kurang bertaji.
Pasalnya, sebut alumni Universitas Cenderawasih ini, masyarakat awam di kampung-kampung jika ditanya soal Otsus, secara spontan mereka menjawab ‘Otsus gagal’. Menurutnya, sosialisasi sangat penting untuk membangun pemahaman masyarakat, lebih-lebih masyarakat Papua di akar rumput yang menjadi penerima manfaat dari kebijakan Otsus itu sendiri.
Pemuda Papua yang juga menjadi Ketua Forum Peduli Kemanusiaan Kab. Jayapura ini mengatakan, lemahnya sosialisasi menyebabkan masyarakat hanya melihat Otsus sebagai uang atau bantuan yang secara nyata mereka terima.
Ia berharap, sosialisasi ke depan mesti lebih fokus dalam rangka memasyarakat-kecilkan kebijakan Otsus sebagai sebuah instrumen untuk mengakselerasi pembangunan guna mempercepat pencapaian kemajuan di tanah Papua.
“Harapan saya, Otsus jilid dua yang baru bergulir ini lebih menyentuh ke kaum-kaum tak bersuara di kampung-kampung yang selama ini cuma dengar saja (tentang) dana Otsus. Tapi apa itu Otsus, mereka tidak tahu bentuknya bagaimana, sehingga perlu ada sosialisasi yang masif,” kata Manasse Taime di Jayapura, Selasa (14/12/2022).
Jika ditanya lebih jauh tentang dana Otsus pun, lanjut Manasse, masyarakat tidak bisa membedakan dari pos anggaran manakah bantuan yang pernah mereka terima.
‘’Masyarakat juga tidak tahu BLT (Bantuan Langsung Tunai) itu apa, BST (Bantuan Sosial Tunai) itu apa, karena memang mereka tidak paham pos anggaran ini darimana, begitu. Masyarakat jadi bingung, kami ini terima dana Otsus atau bukan,” kata Manasse.
Lembaga yang diharapkan menjadi leading sector kegiatan sosialisasi kebijakan Otsus menurut Manasse adalah Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan lebih-lebih Majelis Rakyat Papua (MRP) yang adalah perwakilan lembaga kultur yang dibentuk sesuai amanat undang-undang Otsus Papua.
Namun Manasse agaknya pesimistis kedua lembaga itu mampu menjalankan peran itu secara optimal mengingat selama Otsus jilid satu berlangsung, DPRP dan MRP terkesan kurang bertaji.
tulis komentar anda