Ketua Paguyuban Nusantara Papua Minta Otsus Jilid Dua Sosialisasinya Agar Lebih Masif

“Ke depan, MRP agar diisi tokoh-tokoh punya kapasitas dan kapabilitas, punya potensi yang memadai untuk menjalankan (amanat) undang-undang Otsus. Karena lemahnya MRP dan DPRP menjalankan fungsinya, akhirnya kita sendiri pemuda yang bergerak, buat aksi, demo, demo, baru mereka bergerak. Bergerak juga tidak benar, tidak sesuai aturan yang ada, mengecewakan,” sebut Manasse.

Manasse berharap, pada era Ostsus jilid dua, kedua lembaga itu dapat lebih produktif membuat Perda dan Perdasus guna memproteksi hak-hak masyarakat Papua, termasuk mengoptimalkan fungsi pengawasannya terhadap pengelolaan dan penggunaan dana Otsus.

Baca: Prajurit TNI AL Tata Desa Katinim di Sorong Menjadi Kampung Bahari Nusantara.

Lemahnya pengawasan tersebut, sebut Manasse, telah menyebabkan terjadinya penyelewengan dana Otsus Papua yang terkesan dilakukan secara berjemaah selama bergulirnya Otsus jilid satu. Karena itu, Manasse setuju, Gubernur Papua Lukas Enembe dan oknum-oknum pejabat daerah yang terindikasi melakukan korupsi diperiksa secara intensif oleh lembaga antirasuah Indonesia (KPK).

“Sementara ini Pak Gubernur lagi sakit, korupsi ini berjamaah harus diperiksa yang lain-lain dulu, orang-orang yang ada di lingkaran itu, periksa dulu semua, panggil dan periksa dulu. Biar Bapak Lukas nanti belakangan, sehat dulu baru diperiksa,” pinta Manasse.