Dewan Soroti Terkait Dugaan Monopoli Anggaran Bappelitbangda Wajo
Jum'at, 19 Agustus 2022 - 16:39 WIB
Suasana kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo. Foto: Istimewa
WAJO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo, angkat suara terkait dugaan monopoli anggaran yang selama dua tahun belakangan ini dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Wajo.
Anggota DPRD Kabupaten Wajo, Mustafa, mengatakan porsi anggaran yang didapat oleh Bappelitbangda Kabupaten Wajo memang dinilai cukup besar jika dibanding dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tehnis yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo .
Sebagai instansi perencanaan, kata dia, Bappelitbangda harusnya mampu menempatkan diri sebagai leading sektor yang dapat melihat kebutuhan-kebutuhan anggaran di setiap OPD, bukan justru memangkas dan menumpuk anggaran di OPD sendiri.
"Bappelitbangda merupakan mitra saya di Komisi III, OPD ini memang cukup banyak mendapatkan anggaran. Baik anggaran Bimbingan Tehnis (Bimtek) dan anggaran perjalanan dinas," ujarnya kepada Sindo, Jumat (19/8/2022).
Menurut Legislator dari Partai Gerindra itu, anggaran Bimtek yang ada di Bappelitbangda seharusnya diberikan kepada OPD tehnis yang lebih membutuhkan. Sebab output yang dihasilkan juga tidak maksimal.
Selain itu, anggaran perjalanan dinas Bapplitbangda juga sebaiknya dipangkas dan diberikan kepada OPD tehnis untuk melakukan lobi-lobi di pusat.
"Tujuan Bappelitbangda sering Bimtek untuk apa, hasilnya juga tidak ada yang bisa kita lihat. Begitu juga dengan perjalanan dinas, mending dikasi ke OPD tehnis untuk menjemput program di pusat lebih ada manfaatnya," jelasnya
Olehnya itu, ia berharap perencanaan dan penganggaran dapat di evaluasi, karena sistem penganggaran yang ada saat ini tidak terintegrasi antara perencanaan dengan pola penganngaran, sebab output dari perencanaan adalah penganggaran.
Anggota DPRD Kabupaten Wajo, Mustafa, mengatakan porsi anggaran yang didapat oleh Bappelitbangda Kabupaten Wajo memang dinilai cukup besar jika dibanding dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tehnis yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo .
Sebagai instansi perencanaan, kata dia, Bappelitbangda harusnya mampu menempatkan diri sebagai leading sektor yang dapat melihat kebutuhan-kebutuhan anggaran di setiap OPD, bukan justru memangkas dan menumpuk anggaran di OPD sendiri.
"Bappelitbangda merupakan mitra saya di Komisi III, OPD ini memang cukup banyak mendapatkan anggaran. Baik anggaran Bimbingan Tehnis (Bimtek) dan anggaran perjalanan dinas," ujarnya kepada Sindo, Jumat (19/8/2022).
Menurut Legislator dari Partai Gerindra itu, anggaran Bimtek yang ada di Bappelitbangda seharusnya diberikan kepada OPD tehnis yang lebih membutuhkan. Sebab output yang dihasilkan juga tidak maksimal.
Selain itu, anggaran perjalanan dinas Bapplitbangda juga sebaiknya dipangkas dan diberikan kepada OPD tehnis untuk melakukan lobi-lobi di pusat.
"Tujuan Bappelitbangda sering Bimtek untuk apa, hasilnya juga tidak ada yang bisa kita lihat. Begitu juga dengan perjalanan dinas, mending dikasi ke OPD tehnis untuk menjemput program di pusat lebih ada manfaatnya," jelasnya
Olehnya itu, ia berharap perencanaan dan penganggaran dapat di evaluasi, karena sistem penganggaran yang ada saat ini tidak terintegrasi antara perencanaan dengan pola penganngaran, sebab output dari perencanaan adalah penganggaran.
tulis komentar anda