Aksi Unjuk Rasa Copot Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Ricuh
Senin, 15 Agustus 2022 - 20:35 WIB
Aksi unjuk rasa di Jalan Yusuf Daeng Ngawing, Kota Makassar, ricuh, Senin (15/8/2022). Foto: Istimewa
MAKASSAR - Unjuk rasa meminta pencopotan Kepala Dinas Pendidikan Sulsel yang berlangsung di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel, Jalan Yusuf Daeng Ngawing, Kota Makassar, ricuh, Senin (15/8/2022).
Kericuhan dipicu saat beberapa orang yang bukan bagian dari massa aksi mengambil paksa spanduk pengunjuk rasa. Orang tak dikenal lainnya juga sempat memukul massa aksi dengan balok kayu.
Baca Juga: Andi Sudirman Sulaiman
Selain massa DPP OPM, tampak dalam aksi itu sejumlah perwakilan siswa-siswa SMAN/SMKN Kota Makassar beserta orang tua siswa.
Jenderal Lapangan OPM, Saddam Husein, menilai ada indikasi korupsi anggaran Korupsi pengadaan anggaran server penerimaan peserta didik baru (PPDB). Mereka juga menduga ada penambahan siswa baru 2022/2023 di beberapa SMAN/SMKN oleh Dinas Pendidikan Sulsel.
"Adanya indikasi dugaan penambahan siswa siluman yang jumlah sebanyak 23 orang di SMAN dan sebanyak 10 di SMKN se-Kota Makassar tahun ajaran 2022/2023, melalui WA dan daftar nama-nama yang dikirim Kabid Dikmen SMAN Disdik Sulsel dalam hal ini atas nama Asqar," ucapnya kepada awak media.
Baca Juga: Gubernur
Baca juga:Disdik Sulsel Siapkan Kegiatan Amaliah Ramadan untuk Siswa
"Sangat merugikan bagi warga Kecamatan Makassar, Wajo, Kepulauan Sangkarrang yang belum memiliki SMAN, bahkan merugikan calon peserta didik karena PPDB jalur online hanya membirikan kesempatn 2 kali mengikuti seleksi padahal tahun sebelumnya sampai 4 kali kesempatan dan terkhusus jalur zonasi tidak tepat dalam menentukan titik," kata dia.
Mereka pun mendesak Kejati Sulsel mengusut dugaan penyalahguaan APBD pengadaan server PPDB online tahun ajaran 2022-22023 dan mengusut dugaan pungli di beberapa SMAN/SMKN.
Kericuhan dipicu saat beberapa orang yang bukan bagian dari massa aksi mengambil paksa spanduk pengunjuk rasa. Orang tak dikenal lainnya juga sempat memukul massa aksi dengan balok kayu.
Baca Juga: Andi Sudirman Sulaiman
Selain massa DPP OPM, tampak dalam aksi itu sejumlah perwakilan siswa-siswa SMAN/SMKN Kota Makassar beserta orang tua siswa.
Jenderal Lapangan OPM, Saddam Husein, menilai ada indikasi korupsi anggaran Korupsi pengadaan anggaran server penerimaan peserta didik baru (PPDB). Mereka juga menduga ada penambahan siswa baru 2022/2023 di beberapa SMAN/SMKN oleh Dinas Pendidikan Sulsel.
"Adanya indikasi dugaan penambahan siswa siluman yang jumlah sebanyak 23 orang di SMAN dan sebanyak 10 di SMKN se-Kota Makassar tahun ajaran 2022/2023, melalui WA dan daftar nama-nama yang dikirim Kabid Dikmen SMAN Disdik Sulsel dalam hal ini atas nama Asqar," ucapnya kepada awak media.
Baca Juga: Gubernur
Baca juga:Disdik Sulsel Siapkan Kegiatan Amaliah Ramadan untuk Siswa
"Sangat merugikan bagi warga Kecamatan Makassar, Wajo, Kepulauan Sangkarrang yang belum memiliki SMAN, bahkan merugikan calon peserta didik karena PPDB jalur online hanya membirikan kesempatn 2 kali mengikuti seleksi padahal tahun sebelumnya sampai 4 kali kesempatan dan terkhusus jalur zonasi tidak tepat dalam menentukan titik," kata dia.
Mereka pun mendesak Kejati Sulsel mengusut dugaan penyalahguaan APBD pengadaan server PPDB online tahun ajaran 2022-22023 dan mengusut dugaan pungli di beberapa SMAN/SMKN.
(luq)
tulis komentar anda