Terlambat Terima Edaran WFH, ASN Pemkot Makassar Sudah Telanjur Berkantor
Senin, 09 Mei 2022 - 17:57 WIB
Hal berbeda justru terjadi di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan . Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Imran Jausi menuturkan, pihaknya tak memberlakukan WFH bagi pegawai dengan alasan kepadatan arus balik mudik di Sulsel tidak separah yang terjadi di Pulau Jawa.
"WFH itu kan latar belakangnya terkait arus balik yang terjadi di Jawa. Kalau di kami sudah dilakukan pengecekan di setiap OPD, apakah ada yang mengalami kendala dalam arus baliknya," beber Imran.
Dalam instruksi yang dikeluarkan Kemenpan-RB itu, lanjut dia, juga disebutkan jika penerapan WFH bagi pegawai dikembalikan kepada pejebat pembina kepegawaian dalam hal ini Gubernur/Bupati/Wali Kota untuk melihat kondisi dari masing-masing daerah.
"Tapi sejauh ini tidak ada saya lihat kemacetan seperti di Jawa. Jadi kami jalan saja karena masyarakat juga membutuhkan pelayanan dari pemerintahan," jelasnya.
"Tingkat kehadiran di hari pertama di atas 95 persen. Kemungkinan tidak ada pemberlakuan WFH," pungkas Imran.
"WFH itu kan latar belakangnya terkait arus balik yang terjadi di Jawa. Kalau di kami sudah dilakukan pengecekan di setiap OPD, apakah ada yang mengalami kendala dalam arus baliknya," beber Imran.
Dalam instruksi yang dikeluarkan Kemenpan-RB itu, lanjut dia, juga disebutkan jika penerapan WFH bagi pegawai dikembalikan kepada pejebat pembina kepegawaian dalam hal ini Gubernur/Bupati/Wali Kota untuk melihat kondisi dari masing-masing daerah.
"Tapi sejauh ini tidak ada saya lihat kemacetan seperti di Jawa. Jadi kami jalan saja karena masyarakat juga membutuhkan pelayanan dari pemerintahan," jelasnya.
"Tingkat kehadiran di hari pertama di atas 95 persen. Kemungkinan tidak ada pemberlakuan WFH," pungkas Imran.
(agn)
tulis komentar anda