Terlambat Terima Edaran WFH, ASN Pemkot Makassar Sudah Telanjur Berkantor
Senin, 09 Mei 2022 - 17:57 WIB
loading...
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanton saat memimpin apel. Foto: Istimewa
A
A
A
MAKASSAR - Pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mulai aktif berkantor usai menikmati libur panjang lebaran. Para pegawai seyogyanya menjalani work from home atau bekerja dari rumah pada 9-13 Mei 2022 sebelum aktif 100 persen berkantor.
Hal itu berdasarkan anjuran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Tjahjo Kumolo.
Baca Juga: Pemkot Makassar Matangkan Konsep Sekolah Terintegrasi
Hanya saja, Wali Kota Makassar , Moh Ramdhan Pomanto terlambat mengetahui informasi tersebut. Dia mengaku baru mendengar dan melihat edaran tersebut pagi tadi.
Alhasil, para pegawai terlanjur berkantor penuh di hari pertama bekerja. Bahkan, dia juga telah memimpin apel pagi yang dihadiri seluruh pegawai lingkup Pemkot Makassar.
"WFH mulai hari ini perintahnya, ternyata Menpan-RB memerintahkan segera WFH sekaligus observasi tanggal 9 sampai 13 Mei," ucap Danny sapaannya.
Kendati begitu, Danny mengatakan akan tetap mengikuti instruksi tersebut. "Kami akan konsolidasi, diatur bagaimana WFH secara maksimal," katanya.
Meski ada pemberlakuan WFH, Danny menekankan pekerjaan harus tetap berjalan. Sebagian bekerja dari rumah, dan sebagian lagi tetap bekerja di kantor.
Diketahui, tingkat kehadiran pegawai Pemkot Makassar pada hari pertama bekerja mencapai 96 persen.
Hal berbeda justru terjadi di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan . Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Imran Jausi menuturkan, pihaknya tak memberlakukan WFH bagi pegawai dengan alasan kepadatan arus balik mudik di Sulsel tidak separah yang terjadi di Pulau Jawa.
"WFH itu kan latar belakangnya terkait arus balik yang terjadi di Jawa. Kalau di kami sudah dilakukan pengecekan di setiap OPD, apakah ada yang mengalami kendala dalam arus baliknya," beber Imran.
Baca Juga: Pemkot Makassar Pertimbangkan Undur Pembelajaran Tatap Muka
Dalam instruksi yang dikeluarkan Kemenpan-RB itu, lanjut dia, juga disebutkan jika penerapan WFH bagi pegawai dikembalikan kepada pejebat pembina kepegawaian dalam hal ini Gubernur/Bupati/Wali Kota untuk melihat kondisi dari masing-masing daerah.
"Tapi sejauh ini tidak ada saya lihat kemacetan seperti di Jawa. Jadi kami jalan saja karena masyarakat juga membutuhkan pelayanan dari pemerintahan," jelasnya.
"Tingkat kehadiran di hari pertama di atas 95 persen. Kemungkinan tidak ada pemberlakuan WFH," pungkas Imran.
Hal itu berdasarkan anjuran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Tjahjo Kumolo.
Baca Juga: Pemkot Makassar Matangkan Konsep Sekolah Terintegrasi
Hanya saja, Wali Kota Makassar , Moh Ramdhan Pomanto terlambat mengetahui informasi tersebut. Dia mengaku baru mendengar dan melihat edaran tersebut pagi tadi.
Alhasil, para pegawai terlanjur berkantor penuh di hari pertama bekerja. Bahkan, dia juga telah memimpin apel pagi yang dihadiri seluruh pegawai lingkup Pemkot Makassar.
"WFH mulai hari ini perintahnya, ternyata Menpan-RB memerintahkan segera WFH sekaligus observasi tanggal 9 sampai 13 Mei," ucap Danny sapaannya.
Kendati begitu, Danny mengatakan akan tetap mengikuti instruksi tersebut. "Kami akan konsolidasi, diatur bagaimana WFH secara maksimal," katanya.
Meski ada pemberlakuan WFH, Danny menekankan pekerjaan harus tetap berjalan. Sebagian bekerja dari rumah, dan sebagian lagi tetap bekerja di kantor.
Diketahui, tingkat kehadiran pegawai Pemkot Makassar pada hari pertama bekerja mencapai 96 persen.
Hal berbeda justru terjadi di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan . Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Imran Jausi menuturkan, pihaknya tak memberlakukan WFH bagi pegawai dengan alasan kepadatan arus balik mudik di Sulsel tidak separah yang terjadi di Pulau Jawa.
"WFH itu kan latar belakangnya terkait arus balik yang terjadi di Jawa. Kalau di kami sudah dilakukan pengecekan di setiap OPD, apakah ada yang mengalami kendala dalam arus baliknya," beber Imran.
Baca Juga: Pemkot Makassar Pertimbangkan Undur Pembelajaran Tatap Muka
Dalam instruksi yang dikeluarkan Kemenpan-RB itu, lanjut dia, juga disebutkan jika penerapan WFH bagi pegawai dikembalikan kepada pejebat pembina kepegawaian dalam hal ini Gubernur/Bupati/Wali Kota untuk melihat kondisi dari masing-masing daerah.
"Tapi sejauh ini tidak ada saya lihat kemacetan seperti di Jawa. Jadi kami jalan saja karena masyarakat juga membutuhkan pelayanan dari pemerintahan," jelasnya.
"Tingkat kehadiran di hari pertama di atas 95 persen. Kemungkinan tidak ada pemberlakuan WFH," pungkas Imran.
(agn)
Lihat Juga :
