Fenomena Ujaran Kebencian, FKPT Jabar Sebut Bukan Kebebasan Demokrasi

“Dengan cara seperti itu maka tidak ada lagi yang saling benci, saling hujat, apalagi dengan berbungkus agama,” tegas Utawijaya.

Menurut pendiri Forum Pondok Pesantren (FPP) ini, maraknya ujaran kebencian tak luput dari faktor kepentingan-kepentingan terselubung. Untuk menyelesaikan maslaah ini, negara juga harus mampu belajar dari pengalaman masa lalu.

Ia menilai, dengan melihat sejarah masa lalu dari Majapahit, di mana bangsa Indonesia bisa berjaya di dunia dengan tri tantu. Yaitu tata salira, tata negara dan tata buana, yang ketiganya saling berkaitan. Intinya jangan lupa bahwa hidup ini adalah belajar.

Dia menjelaskan, Tata Salira berkaitan dengan bagaimana penataan kesejahteraan lahir batin warga negara. Tata Negara yang berkaitan dengan ratusan suku bangsa yang bersatu dalam NKRI harus menjadi kekuatan yang patut disyukuri.

Kemudian Tata Buana, tentang bagaimana menjaga hubungan baik dengan Tuhan, manusia dan alam yang perlu untuk saling mehormati.

“Pembelajaran dari masa lalu inilah yang berguna untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 nantinya,” tegasnya.

Kyai Utawijaya juga menyinggung peran pemerintah dalam menghadapi fenomena ujaran kebencian yang kerap terjadi ditengah masyarakat. Menurutnya ada tiga peran pemerintah yaitu pertama sosialisasi. Sosialisasi terhadap seluruh komponen masyarakat bahwa Indonesia memiliki undang-undang (tentang ujaran kebencian).

“Kalau anda melakukan, katakanlah pelanggaran maka ini lho resikonya,” tukasnya.

Yang kedua adalah pembinaan. Yaitu melakukan pembinaan terhadap elemen organisasi masyarakat (ormas) sebagaimana ormas sendiri memiliki massa yang dapat digerakkan dan disadarkan terkait bahaya ujaran kebencian.

Dan yang ketiga adalah bimbingan. Bagi mereka yang sudah terpapar atau sudah terlanjur (terjerumus) maka perlu dibimbing, dan diarahkan supaya tidak membawa yang lain untuk ikut-ikut seperti itu.