Fenomena Ujaran Kebencian, FKPT Jabar Sebut Bukan Kebebasan Demokrasi

BANDUNG - Ketua Bidang Agama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jabar, Dr KH Utawijaya Kusumah menyayangkan fenomena terkait persoalan ujaran kebencian dan provokasi yang berlindung di bawah tameng kebebasan. Menurutnya hal ini sebagai akibat dari degradasi rasa syukur sebagai anak bangsa.

“Akibat hilangnya rasa syukur ini mereka memanfaatkan kebebasan sebagai negara demokrasi tetapi cenderung sebagai kebebasan yang liar, bukan kebebasan yang bertanggung jawab,” ujarnya di Bandung, dikutip Minggu (16/1/2022).


Utawijaya menuturkan, peraturan perundang-undangan yang ada seringkali dinafikan hingga mudah dijumpai fenomena saling lapor, saling tuduh dan saling gugat. Karena itu perlu ada kesadaran agar mampu menahan diri serta tidak terpengaruh ujaran kebencian. Menurutnya ada dua syarat untuk melakukan itu.

“Pertama adalah bagaimana melakukan satu upaya jangan menjadi sumbu pendek, sedikit-sedikit marah,” jelasnya.

Dalam Alquran Surat Ali Imran ayat 134 dijelaskan, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”.

“Yang kedua, negara ini dipimpin oleh pemerintahan yang perlu diikuti, Sami’na Wa Atho’na. Adapun kalau ada yang kurang ya diskusikan, bicarakan,musyawarahkan sesuai dengan dasar negara yaitu Pancasila. Nah itu kan kita jadi pemaaf,” ungkap pengasuh dan dewan kiai Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tasikmalaya ini.



Ia menegaskan, sebagaimana bangsa ini sudah terakomodir oleh Pancasila dan perbedaan yang ada adalah karena rahmat Allah SWT. Maka apa yang kita lakukan di bumi semata-mata adalah ibadah kepadaTuhan.

“Dengan cara seperti itu maka tidak ada lagi yang saling benci, saling hujat, apalagi dengan berbungkus agama,” tegas Utawijaya.

Menurut pendiri Forum Pondok Pesantren (FPP) ini, maraknya ujaran kebencian tak luput dari faktor kepentingan-kepentingan terselubung. Untuk menyelesaikan maslaah ini, negara juga harus mampu belajar dari pengalaman masa lalu.

Ia menilai, dengan melihat sejarah masa lalu dari Majapahit, di mana bangsa Indonesia bisa berjaya di dunia dengan tri tantu. Yaitu tata salira, tata negara dan tata buana, yang ketiganya saling berkaitan. Intinya jangan lupa bahwa hidup ini adalah belajar.

Dia menjelaskan, Tata Salira berkaitan dengan bagaimana penataan kesejahteraan lahir batin warga negara. Tata Negara yang berkaitan dengan ratusan suku bangsa yang bersatu dalam NKRI harus menjadi kekuatan yang patut disyukuri.

Kemudian Tata Buana, tentang bagaimana menjaga hubungan baik dengan Tuhan, manusia dan alam yang perlu untuk saling mehormati.

“Pembelajaran dari masa lalu inilah yang berguna untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 nantinya,” tegasnya.



Kyai Utawijaya juga menyinggung peran pemerintah dalam menghadapi fenomena ujaran kebencian yang kerap terjadi ditengah masyarakat. Menurutnya ada tiga peran pemerintah yaitu pertama sosialisasi. Sosialisasi terhadap seluruh komponen masyarakat bahwa Indonesia memiliki undang-undang (tentang ujaran kebencian).

“Kalau anda melakukan, katakanlah pelanggaran maka ini lho resikonya,” tukasnya.
Yang kedua adalah pembinaan. Yaitu melakukan pembinaan terhadap elemen organisasi masyarakat (ormas) sebagaimana ormas sendiri memiliki massa yang dapat digerakkan dan disadarkan terkait bahaya ujaran kebencian.

Dan yang ketiga adalah bimbingan. Bagi mereka yang sudah terpapar atau sudah terlanjur (terjerumus) maka perlu dibimbing, dan diarahkan supaya tidak membawa yang lain untuk ikut-ikut seperti itu.

Untuk itu, dia mengajak para tokoh agama untuk bersama membangun negara tanpa ujaran kebencian. Karena ujaran kebencian itu oleh agama juga dilarang, secara kemanusiaan dan sosial juga merugikan semua pihak.

“Kita bekali umat dengan wawasan keagamaan, dan kita bekali juga mereka dengan wawasan kebangsaan. Tentunya dengan cara seperti ini mereka akan mereka akan menyebarkan wawasannya ke seluruh Indonesia,” jelasnya.

Terakhir, Utawijaya mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dan tabayyun dalam melihat informasi agar tidak juga terjerumus pada ujaran kebencian dan provokasi yang justru dapat merusak persatuan dan keutuhan bangsa.

“Kita teliti, ainul yaqin itu artinya siapa ini yang menyampaikan informasinya. Yang kedua dengan cara haqul yaqin. Kita serap informasinya sumbernya benar atau tidak? Hoaks atau tidak? Serta cerdas jika menemukan ulama yang ucapannya tidak ma’ruf, maka tidak perlu diikuti,” pungkasnya.