KPK Telusuri Asal Kepemilikan Tanah Swiss-Belhotel Sorong, Diduga Aset Pemda
Jum'at, 19 November 2021 - 14:39 WIB
Presiden RI Joko Widodo saat keluar dari Swiss-Belhotel Sorong untuk menyapa warga dalam kunjungan kerjanya di kota Sorong, Papua Barat belum lama ini. Foto SINDOnews
SORONG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri asal usul sejumlah aset yang saat ini tengah berdiri hotel mewah, mal dan rumah sakit swasta di Kota Sorong, Papua Barat. Salah satunya, KPK menelusuri tanah yang saat ini telah dibangun Swiss-Belhotel.
Ketua Satuan Tugas Koordinasi Supervisi (Korsup) KPK Wilayah V Papua-Maluku, Dian Patria mengatakan, pihaknya masih menyelidiki proses penyerahan tanah tersebut, apakah ada permasalahan hukum yang ditimbulkan dari hal tersebut. Baca juga: KPK: Korupsi Pengadaan Proyek Bisa Hambat Pemulihan Ekonomi Nasional
"Soal aset tanah, makanya ini nanti perlu dilihat apakah dalam proses penyerahan aset ditemukan cacat hukum maupun cacat administrasi dalam pelepasan aset yang saat ini telah berdiri Swiss-Belhotel maupun aset manapun," kata Dian Patria, Kamis (18/11/2021).
Diketahui, banyaknya masalah aset Pemda di Provinsi Papua dan Papua Barat yang diduga diperjualbelikan oleh oknum pejabat kepada sejumlah pengusaha untuk dijadikan lahan usaha. Hal ini telah menjadi perhatian serius KPK .
Ketua Satuan Tugas Koordinasi Supervisi (Korsup) KPK Wilayah V Papua-Maluku, Dian Patria mengatakan, pihaknya masih menyelidiki proses penyerahan tanah tersebut, apakah ada permasalahan hukum yang ditimbulkan dari hal tersebut. Baca juga: KPK: Korupsi Pengadaan Proyek Bisa Hambat Pemulihan Ekonomi Nasional
"Soal aset tanah, makanya ini nanti perlu dilihat apakah dalam proses penyerahan aset ditemukan cacat hukum maupun cacat administrasi dalam pelepasan aset yang saat ini telah berdiri Swiss-Belhotel maupun aset manapun," kata Dian Patria, Kamis (18/11/2021).
Diketahui, banyaknya masalah aset Pemda di Provinsi Papua dan Papua Barat yang diduga diperjualbelikan oleh oknum pejabat kepada sejumlah pengusaha untuk dijadikan lahan usaha. Hal ini telah menjadi perhatian serius KPK .
Lihat Juga :