Pemkot Makassar Pangkas Target Pendapatan Rp363 Miliar
Rabu, 29 September 2021 - 08:47 WIB
Pemkot Makassar memangkas target pendapatan daerah sebesar Rp363,4 milliar. Foto/Ilustrasi
MAKASSAR - Pemkot Makassar memangkas target pendapatan daerah sebesar Rp363,4 milliar (M) pada Perubahan APBD 2021. Berkurang 9,26% dari target APBD Pokok 2021 sebesar Rp3,924 triliun (T).
Rinciannya, pendapatan asli daerah (PAD) turun sebesar Rp350,9 M atau 20,81% dari target sebelumnya Rp1,6 T. Sedangkan, pajak daerah dari target Rp1,2 T, turun jadi Rp1 T pada Perubahan APBD 2021.
Selanjutnya, retribusi daerah dari Rp171 M menjadi Rp91,7 M, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp88 M menjadi Rp82 M. Sementara pendapatan lain yang dianggap sah meningkat Rp160 M dari sebelumnya Rp129 M.
Wali Kota Makassar , Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto mengatakan, kebijakan rasionalisasi ini disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19. Dimana sejumlah sumber pendapatan jauh menurun.
"Ini bentuk rasionalisasi dari pendapatan yang jauh menurun. Pertanyaannya kenapa tidak dilakukan di RPJMD karena kita awalnya optimis, tapi pada saat mengganti personel di Bapenda, kondisi Bapenda itu berat sekali untuk capai target Rp1,6 triliun," urai dia.
Selain itu Danny berdalih, ada banyak program yang tidak sesuai dengan RPJMD Kota Makassar. Masa anggaran APBD 2021 pun mepet, program kegiatan sulit realisasikan. Misalnya, untuk proyek yang sifatnya lelang tender.
"Jadi dalam 3 bulan itu (rampung). Jadi pekerjaan yang proses tender bisa dikerjakan dalam 1-2 bulan saja. Itu yang justru realistis, jangan bikin kerjaan yang justru akan jadi SiLPA," imbuh Danny.
Sementara, Ketua Banggar DPRD Kota Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA) menuturkan, rasionalisasi target pendapatan juga menyesuaikan PPKM sebelumnya. Kebijakan yang dianggap turut melemahkan kondisi perekonomian.
Rinciannya, pendapatan asli daerah (PAD) turun sebesar Rp350,9 M atau 20,81% dari target sebelumnya Rp1,6 T. Sedangkan, pajak daerah dari target Rp1,2 T, turun jadi Rp1 T pada Perubahan APBD 2021.
Selanjutnya, retribusi daerah dari Rp171 M menjadi Rp91,7 M, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp88 M menjadi Rp82 M. Sementara pendapatan lain yang dianggap sah meningkat Rp160 M dari sebelumnya Rp129 M.
Wali Kota Makassar , Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto mengatakan, kebijakan rasionalisasi ini disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19. Dimana sejumlah sumber pendapatan jauh menurun.
"Ini bentuk rasionalisasi dari pendapatan yang jauh menurun. Pertanyaannya kenapa tidak dilakukan di RPJMD karena kita awalnya optimis, tapi pada saat mengganti personel di Bapenda, kondisi Bapenda itu berat sekali untuk capai target Rp1,6 triliun," urai dia.
Selain itu Danny berdalih, ada banyak program yang tidak sesuai dengan RPJMD Kota Makassar. Masa anggaran APBD 2021 pun mepet, program kegiatan sulit realisasikan. Misalnya, untuk proyek yang sifatnya lelang tender.
"Jadi dalam 3 bulan itu (rampung). Jadi pekerjaan yang proses tender bisa dikerjakan dalam 1-2 bulan saja. Itu yang justru realistis, jangan bikin kerjaan yang justru akan jadi SiLPA," imbuh Danny.
Sementara, Ketua Banggar DPRD Kota Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA) menuturkan, rasionalisasi target pendapatan juga menyesuaikan PPKM sebelumnya. Kebijakan yang dianggap turut melemahkan kondisi perekonomian.
tulis komentar anda