Dinilai Terlalu Agresif, Dewan Minta Pj Wali Kota Patuh Kebijakan Pusat
Jum'at, 29 Mei 2020 - 14:02 WIB
"Ini bicara masalah nyawa, keselamatan bangsa Indonesia, keselamatan warga Makassar, jadi keselamatan masyarakat, bukan pendapatan masyarakat," ujar Hidayat geram.
Sikap ancang-ancang Pj Wali kota yang menginginginkan Makassar untuk segera new normal padahal masih belum menuhi standar, kata dia justru akan menjadi bumerang, Seharusnya Pj Wali Kota hanya perlu bersikap untuk patuh kepada kebijakan pusat dan mengintenskan komunikasi agar kebijakan tidak bias.
"Yang harus dilakuakan pemerintah adalah ikuti, patuh, instruksi dari pada pemerintah (atasan) komunikasi patuh ke pusat dan ikuti aturan pusat, karena yang menunjuk itu pemerintah pusat bukan dipilih oleh rakyat," kata Hidayat.
Hidayat mencurigai pemerintah kota justru tidak melakukan prakondisi sama sekali, tidak memandang Makassar secara komprehensif dengan pendekatan holistis dalam mengambil sebuah kebijakan.
Lebih jauh kata Hidayat, Pj Wali Kota seharusnya perlu melihat lebih luas lagi, mendekati masyarakat, tidak mendengarkan hanya pada satu pihak yang akhirnya kebijakan itu hanya akan ditarik kembali.
"Itu justru mempertontonkan, membuat masyarakat kebingungan," tuturnya.
Lihat Juga: Dinas Pertanahan Kota Makassar Targetkan 100 Aset Lahan Pemkot Miliki Sertifikat pada 2023
Sikap ancang-ancang Pj Wali kota yang menginginginkan Makassar untuk segera new normal padahal masih belum menuhi standar, kata dia justru akan menjadi bumerang, Seharusnya Pj Wali Kota hanya perlu bersikap untuk patuh kepada kebijakan pusat dan mengintenskan komunikasi agar kebijakan tidak bias.
"Yang harus dilakuakan pemerintah adalah ikuti, patuh, instruksi dari pada pemerintah (atasan) komunikasi patuh ke pusat dan ikuti aturan pusat, karena yang menunjuk itu pemerintah pusat bukan dipilih oleh rakyat," kata Hidayat.
Hidayat mencurigai pemerintah kota justru tidak melakukan prakondisi sama sekali, tidak memandang Makassar secara komprehensif dengan pendekatan holistis dalam mengambil sebuah kebijakan.
Lebih jauh kata Hidayat, Pj Wali Kota seharusnya perlu melihat lebih luas lagi, mendekati masyarakat, tidak mendengarkan hanya pada satu pihak yang akhirnya kebijakan itu hanya akan ditarik kembali.
"Itu justru mempertontonkan, membuat masyarakat kebingungan," tuturnya.
Lihat Juga: Dinas Pertanahan Kota Makassar Targetkan 100 Aset Lahan Pemkot Miliki Sertifikat pada 2023
(agn)
tulis komentar anda