Dinilai Terlalu Agresif, Dewan Minta Pj Wali Kota Patuh Kebijakan Pusat

MAKASSAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar ,menilai kebijakan-kebijalan yang diambil Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar yusran Jusuf beberapa hari terakhir terlalu agresif, dan kerap kontradiktif dengan pusat.

Anggota Komisi D Bidang Kesra DPRD Kota Makassar Al Hidayat Syamsu menjelaskan, bahwa kebijakan Pj Wali Kota Makassar saat ini, cukup menuai kontroversi, pasalnya beberapa wacana yang sempat dilontarkan kerap kontradiktif dengan pusat, meski saat ini mulai diredam.

"Perlu patuh (Pj Wali Kota) dengan keputusan gubernur atau kemendagri, aturan pusat, new normal itu Juni, kok tiba-tiba ingin new normal, sementara tidak ada satupun variabel kota Makassar ini yang memenuhi new normal," katanya.



Sikap tiba-tiba new normal yang dimaksudnya ialah beberapa wacana atapun mengacu pada situasi Makassar saat ini, dimana sebelumnya Pj Wali Kota Makassar Yusran Jusuf sempat mengeluarkan statemen kontroversial yang mengizinkan adanya pesta pernikahan, wacana new normal Makassar serta maraknya mal yang buka di tengah pandemi COVID-19 hingga menerbitkan perwali protokol kesehatan.

Padahal jika mengacu pada pusat, meskipun status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berakhir ada anjuran dimana sejumlah tempat belanja mesti tetap tutup, guna memastikan tidak terjadi lonjakan penularan.

"Di dalam perwali tidak ada penutupan mal tapi kebijakan penutupan pusat pembelanjaan yang selama ini beroperasi itu sebenarnya aturan pusat akan menjadi acuan, sehingga kebijakan daerah itu automatically ter-delete," katanya.

Hidayat memandang pemerintah saat ini terlalu berambisi tanpa mempertimbangkan lebih matang mengenai keselamatan masyarakatnya.

Mereka hanya memepertimbangkan persoalan ekonomi yang bakal digenjot, padahal wilayah Makassar sendiri masih tergolong zona merah yang semestinya perlu diperketat.

"Ini bicara masalah nyawa, keselamatan bangsa Indonesia, keselamatan warga Makassar, jadi keselamatan masyarakat, bukan pendapatan masyarakat," ujar Hidayat geram.

Sikap ancang-ancang Pj Wali kota yang menginginginkan Makassar untuk segera new normal padahal masih belum menuhi standar, kata dia justru akan menjadi bumerang, Seharusnya Pj Wali Kota hanya perlu bersikap untuk patuh kepada kebijakan pusat dan mengintenskan komunikasi agar kebijakan tidak bias.

"Yang harus dilakuakan pemerintah adalah ikuti, patuh, instruksi dari pada pemerintah (atasan) komunikasi patuh ke pusat dan ikuti aturan pusat, karena yang menunjuk itu pemerintah pusat bukan dipilih oleh rakyat," kata Hidayat.

Hidayat mencurigai pemerintah kota justru tidak melakukan prakondisi sama sekali, tidak memandang Makassar secara komprehensif dengan pendekatan holistis dalam mengambil sebuah kebijakan.

Lebih jauh kata Hidayat, Pj Wali Kota seharusnya perlu melihat lebih luas lagi, mendekati masyarakat, tidak mendengarkan hanya pada satu pihak yang akhirnya kebijakan itu hanya akan ditarik kembali.

"Itu justru mempertontonkan, membuat masyarakat kebingungan," tuturnya.