AMAK Sebut Penyaluran BPNT di Tingkat Kabupaten Bermasalah

Alhasil, kata dia, banyak warga yang dirugikan. Padahal melihat program sosial tidak lagi bertujuan untuk pemunuhan gizi masyarakat.

"Tapi kami melihat dengan tidak adanya regulasi yang jelas yang membuat ini murni rantai bisnis pemasok," katanya.

Selain itu, dirinya mengatakan, penting juga diketahui oleh publik bahwa awalnya pihaknya sempat keliru terkait gaduhnya soal SK yang dikeluarkan olehSekprov dalam hal ini dia sebagai tim koordinsi (tikor).

Namun lanjutnya, setelah melakukan komfirmasi ke Kemensos dan mengkaji bahwa terkait SK Supalyer tersebut ternyata hanya surat persetujuan suplayer yang sebelumnya di rekomendasikan dari tikor kabupaten.

"Artinya bahwa surat keputusan itu dilanjutkan oleh Tikor Provinsi berdasarkan rekomendasi dari tikor Kabupaten," lanjutnya.

Untuk itu kata dia, agar program ini tidak gaduh perlu kiranya secepatnya pedum baru dan wewenang Tikor provinsi untuk bisa mengambil kembali wewenang untuk evaluasi supalyer yang tidak bisa melaksanakan 6T.

"Dan jangan lupa program ini adalah untuk pemenuhan Gizi seimbang untuk masyarakat miskin, maka perlu kiranya secepatnya mengambil langkah agar kegaduhan di beberapa kabupaten selesai dan hak masyarakat untuk mendapat gizi seimbang itu terpenuhi melalui program ini," tutupnya.