Pemkot Makassar Diminta Bijak Naikkan Tarif Parkir saat Ojol Day
Rabu, 10 Maret 2021 - 08:25 WIB
DPRD Makassar meminta kepada pemerintah bijak naikkan tarif parkir saat penerapan Ojol Day. Foto: Ilustrasi
MAKASSAR - DPRD Kota Makassar menaruh atensi terkait kebijakan baru Pemerintah Kota Makassar , yang akan menaikkan tarif parkir di hari khusus melalui ojek online (Ojol) Day.
Diketahui Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mewacanakan kebijakan baru tersebut, dalam rangka peningkatan ekonomi, di mana imbas dari kebijakan itu akan menetapkan tarif parkir 10 kalilipat setiap saat hari Selasa, sehingga masyarakat terdorong untuk menggunakan ojek daring.
Anggota Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Makassar Hasanuddin Leo mengatakan, kebijakan itu harus ditelisik dengan baik, lantaran cukup memberatkan masyarakat kalangan menengah ke bawah, utamanya roda dua yang sebagian besar mengaspal di jalan Makassar.
Meski bernilai positif terhadap ojol, kebijakan itu justru akan berdampak negatif bagi profesi lain. Kata dia intensitas gaji masing-masing orang berbeda sehingga kebijakan tidak bisa disamaratakan.
"Jadi perlu harus lebih bijak melihat bahwa pemerintah harus melihat asas keadilan di sini bahwa masing-masing punya profesi. Kalau satu profesi diliat saja bagaimana dengan yang lain. Sehingga harus lebih bijak saya kira," urainya.
Leo mengatakan, peningkatan tarif parkir lebih cocok diberlakukan bagi kalangan masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas sehingga perlu diklaster.
"Inikan mahal, karena masyarakat yang punya motor belum tentu semua bisa lunas (parkir). Saya kira mau diterapkan silahkan tapi harus ada klaster," tuturnya.
Pemerintah juga tidak bisa serta merta memberlakukan di seluruh tempat, namun hanya daerah khusus. menurutnya kebijakan ini potensial berbuah positif terhadap wilayah rawan macet.
Diketahui Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mewacanakan kebijakan baru tersebut, dalam rangka peningkatan ekonomi, di mana imbas dari kebijakan itu akan menetapkan tarif parkir 10 kalilipat setiap saat hari Selasa, sehingga masyarakat terdorong untuk menggunakan ojek daring.
Anggota Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Makassar Hasanuddin Leo mengatakan, kebijakan itu harus ditelisik dengan baik, lantaran cukup memberatkan masyarakat kalangan menengah ke bawah, utamanya roda dua yang sebagian besar mengaspal di jalan Makassar.
Meski bernilai positif terhadap ojol, kebijakan itu justru akan berdampak negatif bagi profesi lain. Kata dia intensitas gaji masing-masing orang berbeda sehingga kebijakan tidak bisa disamaratakan.
"Jadi perlu harus lebih bijak melihat bahwa pemerintah harus melihat asas keadilan di sini bahwa masing-masing punya profesi. Kalau satu profesi diliat saja bagaimana dengan yang lain. Sehingga harus lebih bijak saya kira," urainya.
Leo mengatakan, peningkatan tarif parkir lebih cocok diberlakukan bagi kalangan masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas sehingga perlu diklaster.
"Inikan mahal, karena masyarakat yang punya motor belum tentu semua bisa lunas (parkir). Saya kira mau diterapkan silahkan tapi harus ada klaster," tuturnya.
Pemerintah juga tidak bisa serta merta memberlakukan di seluruh tempat, namun hanya daerah khusus. menurutnya kebijakan ini potensial berbuah positif terhadap wilayah rawan macet.
tulis komentar anda