Sempat Dijerat Dugaan Kartel Skuter Matik, KPPU: AHM Tak Terbukti
Jum'at, 26 Februari 2021 - 08:30 WIB
Namun, kata dia, Majelis Komisi berpendapat bahwa berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup), Pasal 15 ayat (2) dapat diperiksa berdasarkan rule of reason, karena perjanjian tying dapat berdampak negatif dan dapat pula berdampak positif bagi persaingan usaha dan masyarakat.
"Majelis menilai bahwa tujuan dari perjanjian antara AHM dan main dealer, serta perjanjian main dealer dan dealer adalah untuk menjaga kualitas, reputasi, dan pelayanan purna jual terhadap konsumennya," imbuh dia.
Baca juga: Diduga Sering Main Game Online, Bocah di Subang Meninggal
Memperhatikan manfaat positif perjanjian tersebut, dan sejalan dengan salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang, yakni untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka Majelis Komisi menilai perbuatan AHM tersebut dapat dibenarkan.
Lihat Juga: Jadi Guru Besar Universitas Islam Darul 'Ulum, Ketua KPPU Afif Hasbullah Perjuangkan Kesejahteraan UKM
"Majelis menilai bahwa tujuan dari perjanjian antara AHM dan main dealer, serta perjanjian main dealer dan dealer adalah untuk menjaga kualitas, reputasi, dan pelayanan purna jual terhadap konsumennya," imbuh dia.
Baca juga: Diduga Sering Main Game Online, Bocah di Subang Meninggal
Memperhatikan manfaat positif perjanjian tersebut, dan sejalan dengan salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang, yakni untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka Majelis Komisi menilai perbuatan AHM tersebut dapat dibenarkan.
Lihat Juga: Jadi Guru Besar Universitas Islam Darul 'Ulum, Ketua KPPU Afif Hasbullah Perjuangkan Kesejahteraan UKM
(boy)
tulis komentar anda