Pemerintah, BPOM dan Bio Farma Diminta Beri Kepastian Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19
Senin, 21 Desember 2020 - 16:47 WIB
"Kemenkes harus mengeluarkan sebuah skema baru vaksinasi COVID-19 yang tadinya hanya gratis untuk 25 juta penerima, sedangkan mandiri untuk 75 juta. Sekaligus kita berharap Kemenkeu dan Kemendag menyiapkan jalur impor khusus bagi jutaan dosis vaksin yang akan disuntikan ke jutaan orang mulai Januari 2021," terangnya.
Farhan meminta data kependudukan masyarakat agar sudah diterbarukan untuk efisiensi penerimaan vaksinasi . "Kita nantikan siapa saja yang masuk prioritas penerima vaksin yang ditentukan oleh Kemenkes dengan bantuan data Dukcapil Kepmendagri dan BPS," tambahnya.
(Baca juga: Kenakan Sepatu Boot Pink, Wali Kota Risma Bantu Mengaspal Jalan )
Farhan meminta para pembantu Presiden untuk tidak setengah-setengah merealisasikan kesiapan vaksinasi . Jangan sampai, janji Jokowi untuk vaksinasi warga dimulai Januari terhenti akibat perdebatan atau kelalaian internal pembantu Jokowi.
"Kita rasanya seperti mendapat harapan dari ketegasan dan kecepatan Presiden merespon situasi. Tapi kita punya pertanyaan besar dan harapan-harapan yang belum terjawab oleh Kementrian dan Lembaga Negara pembantu Presiden," terangnya.
Menurut dia, pernyataan Presiden beberapa waktu lalu adalah sebuah narasi besar dari pemerintah. Tetapi tidak ada transparansi dari kementrian dan lembaga negara yang diharapkan mewujudkan perintah kepala negara. "Dengan berat hati kita mencoba realistis saja, Pemerintah tidak ada transparansi, hanya punya narasi soal vaksinasi ," tambahnya.
Farhan meminta data kependudukan masyarakat agar sudah diterbarukan untuk efisiensi penerimaan vaksinasi . "Kita nantikan siapa saja yang masuk prioritas penerima vaksin yang ditentukan oleh Kemenkes dengan bantuan data Dukcapil Kepmendagri dan BPS," tambahnya.
(Baca juga: Kenakan Sepatu Boot Pink, Wali Kota Risma Bantu Mengaspal Jalan )
Farhan meminta para pembantu Presiden untuk tidak setengah-setengah merealisasikan kesiapan vaksinasi . Jangan sampai, janji Jokowi untuk vaksinasi warga dimulai Januari terhenti akibat perdebatan atau kelalaian internal pembantu Jokowi.
"Kita rasanya seperti mendapat harapan dari ketegasan dan kecepatan Presiden merespon situasi. Tapi kita punya pertanyaan besar dan harapan-harapan yang belum terjawab oleh Kementrian dan Lembaga Negara pembantu Presiden," terangnya.
Menurut dia, pernyataan Presiden beberapa waktu lalu adalah sebuah narasi besar dari pemerintah. Tetapi tidak ada transparansi dari kementrian dan lembaga negara yang diharapkan mewujudkan perintah kepala negara. "Dengan berat hati kita mencoba realistis saja, Pemerintah tidak ada transparansi, hanya punya narasi soal vaksinasi ," tambahnya.
(eyt)
tulis komentar anda