Demo Tolak Omnibus Law, Mahasiswa Bakar Kemenyan di DPRD Sampang
Jum'at, 09 Oktober 2020 - 23:22 WIB
Ratusan mahasiswa PMII dan Formasa menggelar demo penolakan UU Cipta Kerja di gedung DPRD Sampang dengan membakar kemenyan. Foto/iNews/Tikno Arie
SAMPANG - Mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Forum Mahasiswa Sampang (Formasa) menggelar demo menolak UU Cipta Kerja (omnibus law) di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang, Jawa Timur. Mereka membakar kemenyan sejak awal berangkat hingga ke titik depan gedung DPRD.
"Ini (bakar kemenyan) ada filosofisnya. Keberpihakan DPRD kepada rakyat kini sudah tidak ada, anggap saja kita mengirim doa-doa kepada mereka. Semoga ke depan DPRD lebih pro rakyat," kata salah satu korlap aksi, Hatman (9/10/2020).
(Baca juga: Kiainya Disebut Antek PKI, Ribuan Warga NU Kepung Polres Pamekasan )
Ratusan mahasiswa ini meneriakkan yel-yel agar Undang-Undang Cipta Kerja segera dicabut. Mereka juga mendesak anggota DPRD Sampang untuk mendukung langkah mahasiswa.
Menurut Hatman, mahasiswa menolak keras UU Cipta Kerja karena sangat merugikan kaum buruh dan banyak menguntungkan pengusaha.
"Kami PMII bersama Formasa Sampang mengajak semua elemen masyarakat, khususnya anggota DPRD Sampang untuk menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi Undang-undang.Kami juga mengajak mereka menandatangani petisi penolakan Undang-undang tersebut," katanya.
(Baca juga: 37 Demonstran Anarkistis Reaktif Rapid Test COVID-19 )
Perwakilan mahasiswa yang berhasil menemui ketua dewan dan meminta surat perjanjian dukungan atas langkah mahasiswa yang dengan tegas menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka mengirimkan surat kesepakatan penolakan atas Undang-undang Cipta Kerja DPR RI dengan ditandatangani semua ketua fraksi di DPRD Sampang.
Di tengah aksi demonstrasi, bentrok nyaris terjadi antarmahasiswa. Hal ini karena perwakilan mahasiswa yang masuk ke DPRD tidak segera keluar. Beberapa mahasiswa tidak sabar dan justru saling tuding.
"Ini (bakar kemenyan) ada filosofisnya. Keberpihakan DPRD kepada rakyat kini sudah tidak ada, anggap saja kita mengirim doa-doa kepada mereka. Semoga ke depan DPRD lebih pro rakyat," kata salah satu korlap aksi, Hatman (9/10/2020).
(Baca juga: Kiainya Disebut Antek PKI, Ribuan Warga NU Kepung Polres Pamekasan )
Ratusan mahasiswa ini meneriakkan yel-yel agar Undang-Undang Cipta Kerja segera dicabut. Mereka juga mendesak anggota DPRD Sampang untuk mendukung langkah mahasiswa.
Menurut Hatman, mahasiswa menolak keras UU Cipta Kerja karena sangat merugikan kaum buruh dan banyak menguntungkan pengusaha.
"Kami PMII bersama Formasa Sampang mengajak semua elemen masyarakat, khususnya anggota DPRD Sampang untuk menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi Undang-undang.Kami juga mengajak mereka menandatangani petisi penolakan Undang-undang tersebut," katanya.
(Baca juga: 37 Demonstran Anarkistis Reaktif Rapid Test COVID-19 )
Perwakilan mahasiswa yang berhasil menemui ketua dewan dan meminta surat perjanjian dukungan atas langkah mahasiswa yang dengan tegas menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka mengirimkan surat kesepakatan penolakan atas Undang-undang Cipta Kerja DPR RI dengan ditandatangani semua ketua fraksi di DPRD Sampang.
Di tengah aksi demonstrasi, bentrok nyaris terjadi antarmahasiswa. Hal ini karena perwakilan mahasiswa yang masuk ke DPRD tidak segera keluar. Beberapa mahasiswa tidak sabar dan justru saling tuding.
(msd)
tulis komentar anda