Pembagian Kuota Gratis di Lembang Dijegal, Wabup Hengki Meradang
Jum'at, 11 September 2020 - 13:51 WIB
Wabup Bandung Barat Hengki Kurniawan dalam salah satu kegiatan. Foto/SINDOnews/Adi Haryanto
BANDUNG BARAT - Program pembagian 30.000 Kartu Perdana dan Kuota Gratis 30 GB untuk guru dan pelajar SD, SMP sederajat, di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), gagal terealisasi.
Padahal rencana yang digagas oleh Wakil Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan tersebut semestinya dilaksanakan hari ini, Jumat (11/9/2020). Tujuannya untuk membantu pelajar dalam melakukan pembelajaran daring selama kegiatan belajar tatap muka belum dibuka. (BACA JUGA: Dukung Pendidikan, Pangdam Perintahkan Dandim-Danramil Sediakan Wifi Gratis )
"Tadinya saya hari ini mau bagikan 30.000 kartu perdana dan kuota gratis 30 GB untuk guru dan pelajar SD, SMP sederajat di Lembang. Tapi batal terealisasi karena ada faktor nonteknis yang membuat pihak sekolah takut menerima bantuan," kata Hengki saat dihubungi, Jumat (11/9/2020). (BACA JUGA: KBM Tatap Muka Hanya di Sekolah Zona Hijau dan Susah Sinyal Internet )
Disinggung soal faktor nonteknis dimaksud, Hengki menduga ada pihak-pihak tertentu yang meminta agar sekolah tidak menerima bantuan yang diberikan oleh dirinya. Ini menjadi tidak masuk logika, mengingat apa yang dilakukannya adalah demi membantu proses pendidikan siswa di KBB. (BACA JUGA: Kuota Internet Gratis Harus Tepat Sasaran, Jangan Sampai Mubazir )
Hengki merasa heran kenapa sampai ada pihak atau oknum yang sampai tega melakukan pelarangan. Itu menjadi preseden buruk, karena dia memberikan bantuan bukan untuk tujuan politik dan anggarannya juga tidak dari Pemda KBB.
Semua murni karena merasa tergerak untuk membantu siswa yang banyak mengeluh tidak memiliki kuota internet untuk pembelajaran daring.
"Saya sebenarnya gak mau suudzon (berprasangka buruk). Apa karena alasan politis, jadi dilarang? Harusnya liat dari kacamata objektif dong, bahwa ini untuk kepentingan pelajar. Jadi tolong jangan dipolitisasi, kasihan masyarakat," ujar dia.
Menurut Wabup, jika berkaca data Disdik KBB, angka pelajar tingkat SMP yang mengikuti pembelajaran daring cukup tinggi, yakni 81,34% atau 40.852 siswa. Mereka berasal dari 77 SMP negeri dan 111 SMP swasta.
Perinciannya, SMP negeri reguler 67, SMP negeri terbuka 10, SMP swasta kurikulum nasional 107, dan SMP swasta kurikulum internasional dalam satuan pendidikan kerja sama (SPK) 4 sekolah.
Dia meminta agar pihak sekolah atau guru tidak takut dengan ancaman atau intervensi yang tidak ada korelasinya. Semua harus open minded dan mau menerima keterbukaan demi kemajuan KBB. Jangan berpikiran kerdil demi keuntungan pribadi atau kelompok dengan mengorbankan masa depan generasi bangsa.
"Jangan melihat saya dari mana, tapi coba pikirkan anak-anak, adik-adik kita para pelajar yang dalam kondisi saat membutuhkan dukungan agar bisa belajar dengan lancar. Kabari saya jika memang mau bantuan kartu perdana dan kuota gratis, saya akan datang," tandas Wabup Bandung Barat.
Padahal rencana yang digagas oleh Wakil Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan tersebut semestinya dilaksanakan hari ini, Jumat (11/9/2020). Tujuannya untuk membantu pelajar dalam melakukan pembelajaran daring selama kegiatan belajar tatap muka belum dibuka. (BACA JUGA: Dukung Pendidikan, Pangdam Perintahkan Dandim-Danramil Sediakan Wifi Gratis )
"Tadinya saya hari ini mau bagikan 30.000 kartu perdana dan kuota gratis 30 GB untuk guru dan pelajar SD, SMP sederajat di Lembang. Tapi batal terealisasi karena ada faktor nonteknis yang membuat pihak sekolah takut menerima bantuan," kata Hengki saat dihubungi, Jumat (11/9/2020). (BACA JUGA: KBM Tatap Muka Hanya di Sekolah Zona Hijau dan Susah Sinyal Internet )
Disinggung soal faktor nonteknis dimaksud, Hengki menduga ada pihak-pihak tertentu yang meminta agar sekolah tidak menerima bantuan yang diberikan oleh dirinya. Ini menjadi tidak masuk logika, mengingat apa yang dilakukannya adalah demi membantu proses pendidikan siswa di KBB. (BACA JUGA: Kuota Internet Gratis Harus Tepat Sasaran, Jangan Sampai Mubazir )
Hengki merasa heran kenapa sampai ada pihak atau oknum yang sampai tega melakukan pelarangan. Itu menjadi preseden buruk, karena dia memberikan bantuan bukan untuk tujuan politik dan anggarannya juga tidak dari Pemda KBB.
Semua murni karena merasa tergerak untuk membantu siswa yang banyak mengeluh tidak memiliki kuota internet untuk pembelajaran daring.
"Saya sebenarnya gak mau suudzon (berprasangka buruk). Apa karena alasan politis, jadi dilarang? Harusnya liat dari kacamata objektif dong, bahwa ini untuk kepentingan pelajar. Jadi tolong jangan dipolitisasi, kasihan masyarakat," ujar dia.
Menurut Wabup, jika berkaca data Disdik KBB, angka pelajar tingkat SMP yang mengikuti pembelajaran daring cukup tinggi, yakni 81,34% atau 40.852 siswa. Mereka berasal dari 77 SMP negeri dan 111 SMP swasta.
Perinciannya, SMP negeri reguler 67, SMP negeri terbuka 10, SMP swasta kurikulum nasional 107, dan SMP swasta kurikulum internasional dalam satuan pendidikan kerja sama (SPK) 4 sekolah.
Dia meminta agar pihak sekolah atau guru tidak takut dengan ancaman atau intervensi yang tidak ada korelasinya. Semua harus open minded dan mau menerima keterbukaan demi kemajuan KBB. Jangan berpikiran kerdil demi keuntungan pribadi atau kelompok dengan mengorbankan masa depan generasi bangsa.
"Jangan melihat saya dari mana, tapi coba pikirkan anak-anak, adik-adik kita para pelajar yang dalam kondisi saat membutuhkan dukungan agar bisa belajar dengan lancar. Kabari saya jika memang mau bantuan kartu perdana dan kuota gratis, saya akan datang," tandas Wabup Bandung Barat.
(awd)
tulis komentar anda