Ketegasan Tokoh di Minahasa Tolak Berikan Beras ke Belanda hingga Pecah Peperangan

Di pertemuan antartokoh wilayah itu menyepakati adanya penolakan pemberian beras secara sukarela ke Belanda, kehadiran pasukan dari luar wilayah Minahasa, serta penolakan pemuda asal Minahasa yang direkrut untuk jadi serdadu Belanda sebagai persiapan bertempur melawan Inggris, sebagaimana instruksi dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda.

Tercatat empat hari beruntun diadakan pertemuan membahas perjanjian - perjanjian yang sebelumnya dilakukan dengan Belanda. Tapi pertemuan antara pemimpin wilayah daerah di Minahasa, dengan pejabat Belanda tetap tak menghasilkan kesepakatan.

Para peserta pertemuan tetap menolak tawaran dari Belanda. Bahkan di pertemuan itu disepakati oleh pemimpin tokoh Minahasa bahwa pembagian uang kepada pemuda-pemuda Minahasa agar mau menjadi tentara, tidak pernah terjadi.

Masyarakat juga menolak adanya kerja wajib yang diberlakukan Belanda untuk memelihara benteng di Manado. Masyarakat juga menolak membayar setengah gantang padi setiap keluarga untuk membiayai kora-kora Ternate, yang menjaga keamanan pantai terhadap ancaman lanun atau bajak laut Mindanao, karena tanpa ada itu pun ternyata bajak laut tetap merajalela.

Konon situasi akhirnya memanas. Memang awalnya tak ada niatan dari masyarakat untuk melakukan perlawanan peperangan terhadap Belanda secara terbuka, kecuali jika kompeni menanggapinya dengan pendekatan kekerasan.

Tapi berbagai upaya pendekatan akhirnya gagal, hingga pilihan pendekatan represif dengan kekerasan akhirnya dilakukan. Rencana peperangan pun akhirnya disetujui oleh Gubernur Maluku Carel Lodewijk Wieling, mendapat laporan dari Prediger. Pasukan pun dibentuk untuk mengantisipasi sewaktu-waktu peperangan pecah di Minahasa.