Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masyarakat Solusi Atasi Kemiskinan
Jum'at, 18 Oktober 2024 - 12:28 WIB
“Sejak 2019, mereka inisiasi program jaga kampung. Anak-anak muda dilatih untuk mengolah biji kakao menjadi cokelat batangan, dan produk mereka sudah masuk pasar,” kata Charles yang juga pengajar di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero.
Charles menekankan pentingnya pemberdayaan seperti itu untuk melawan bentuk pemiskinan yang terjadi di seluruh dunia. Pemberdayaan yang berbasis pada konteks lokal adalah kunci untuk keluar dari kemiskinan.
Pentingnya pemberdayaan juga disorot dalam konteks kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Charles menyoroti kebijakan dana desa yang sebenarnya sudah diarahkan untuk pemberdayaan, namun pelaksanaannya sering kali tidak tepat sasaran.
“Pada 2011, Presiden SBY ingatkan kepala desa, dana desa itu 70% untuk pemberdayaan, 30% infrastruktur. Tapi para kepala desa tidak mau, karena kalau pemberdayaan mereka tidak dapat fee-nya,” ungkap Charles.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Mandira Marianus Kleden menambahkan, perlunya tata niaga yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia memberikan contoh tentang potensi besar komoditas jagung di NTT.
“Tahun ini, NTT menghasilkan 650.000 ton jagung. Dengan harga di pasar internasional sekitar Rp4.655 per kilogram, NTT bisa mendapatkan Rp3 triliun,” ungkapnya.
Namun, Marianus juga menyoroti masalah budaya politik yang menghambat pembangunan infrastruktur di daerah-daerah tertentu. “Ada budaya balas dendam, jika suatu desa tidak memberikan suara dalam pilkada, maka infrastrukturnya tidak dibangun,” ucapnya.
Di sisi lain, keterlibatan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya juga oerlu menjadi perhatian. Hal itu ditegaskan Koordinator Forum Masyarakat Adat Pesisir Bona Beding yang menyebut masyarakat adat pesisir sering kali dipandang miskin.
Menurutnya, masyarakat adat pesisir memiliki cara hidup yang bergantung pada alam, seperti bergantung pada angin untuk berlayar, bukan bahan bakar minyak (BBM). Namun, pemerintah memberikan bantuan BBM, yang justru membuat masyarakat pesisir.
Charles menekankan pentingnya pemberdayaan seperti itu untuk melawan bentuk pemiskinan yang terjadi di seluruh dunia. Pemberdayaan yang berbasis pada konteks lokal adalah kunci untuk keluar dari kemiskinan.
Pentingnya pemberdayaan juga disorot dalam konteks kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Charles menyoroti kebijakan dana desa yang sebenarnya sudah diarahkan untuk pemberdayaan, namun pelaksanaannya sering kali tidak tepat sasaran.
“Pada 2011, Presiden SBY ingatkan kepala desa, dana desa itu 70% untuk pemberdayaan, 30% infrastruktur. Tapi para kepala desa tidak mau, karena kalau pemberdayaan mereka tidak dapat fee-nya,” ungkap Charles.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Mandira Marianus Kleden menambahkan, perlunya tata niaga yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia memberikan contoh tentang potensi besar komoditas jagung di NTT.
“Tahun ini, NTT menghasilkan 650.000 ton jagung. Dengan harga di pasar internasional sekitar Rp4.655 per kilogram, NTT bisa mendapatkan Rp3 triliun,” ungkapnya.
Namun, Marianus juga menyoroti masalah budaya politik yang menghambat pembangunan infrastruktur di daerah-daerah tertentu. “Ada budaya balas dendam, jika suatu desa tidak memberikan suara dalam pilkada, maka infrastrukturnya tidak dibangun,” ucapnya.
Di sisi lain, keterlibatan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya juga oerlu menjadi perhatian. Hal itu ditegaskan Koordinator Forum Masyarakat Adat Pesisir Bona Beding yang menyebut masyarakat adat pesisir sering kali dipandang miskin.
Menurutnya, masyarakat adat pesisir memiliki cara hidup yang bergantung pada alam, seperti bergantung pada angin untuk berlayar, bukan bahan bakar minyak (BBM). Namun, pemerintah memberikan bantuan BBM, yang justru membuat masyarakat pesisir.
tulis komentar anda