Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masyarakat Solusi Atasi Kemiskinan
Jum'at, 18 Oktober 2024 - 12:28 WIB
diskusi bertajuk Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara: Kedaulatan Ekonomi yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Universitas Muhammadiyah Kupang, NTT. Foto/IST
KUPANG - Kemiskinan di Indonesia masih menjadi isu besar yang belum terselesaikan, meski berbagai kebijakan telah digulirkan untuk mengatasinya. Beberapa pihak bahkan melihat kemiskinan sebagai sebuah proyek terstruktur yang dipelihara sistem demi kepentingan tertentu.
Hal itu terungkap dalam diskusi bertajuk “Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara: Kedaulatan Ekonomi” yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis 17 Oktober 2024.
Ahli Patologi Sosial dari Universitas Indonesia (UI) Ester Jusuf mengungkapkan, kemiskinan di beberapa wilayah terlihat sengaja dipertahankan.
”Wilayah yang miskin mungkin memang sengaja dibuat tetap miskin. Kita bicara tentang penghasilan, garis kemiskinan, sesuatu yang sangat politis. Ada banyak kasus orang sengaja memproyeksikan kemiskinan untuk kepentingan pribadi,” kata Ester, Jumat (18/10/2024).
Menurut Ester, kemiskinan tidak bisa hanya dilihat dari angka atau data statistik yang menunjukkan penurunan jumlah orang miskin. Ester menekankan pentingnya melihat realita yang dihadapi masyarakat, termasuk ketersediaan kebutuhan dasar.
”Kita harus menggali pada faktanya, pada keadaan sesungguhnya. Bukan pada saat menganggap bahwa berhasil membuat 75% rakyat Indonesia tidak miskin, tapi lihat apakah bangsa kita sudah tidak mengalami kelaparan, tubuhnya tidak ada berbagai penyakit,” tambahnya.
Sosiolog Pembangunan Perdesaan Charles Beraf mengatakan pentingnya pemberdayaan masyarakat untuk melawan pemiskinan yang sistemik.
Charles menceritakan pengalaman di Keo Tengah, Flores, di mana para petani kakao yang dulu bergantung pada tengkulak kini mulai memproduksi cokelat batangan sendiri melalui pemberdayaan masyarakat local.
Hal itu terungkap dalam diskusi bertajuk “Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara: Kedaulatan Ekonomi” yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis 17 Oktober 2024.
Ahli Patologi Sosial dari Universitas Indonesia (UI) Ester Jusuf mengungkapkan, kemiskinan di beberapa wilayah terlihat sengaja dipertahankan.
”Wilayah yang miskin mungkin memang sengaja dibuat tetap miskin. Kita bicara tentang penghasilan, garis kemiskinan, sesuatu yang sangat politis. Ada banyak kasus orang sengaja memproyeksikan kemiskinan untuk kepentingan pribadi,” kata Ester, Jumat (18/10/2024).
Menurut Ester, kemiskinan tidak bisa hanya dilihat dari angka atau data statistik yang menunjukkan penurunan jumlah orang miskin. Ester menekankan pentingnya melihat realita yang dihadapi masyarakat, termasuk ketersediaan kebutuhan dasar.
”Kita harus menggali pada faktanya, pada keadaan sesungguhnya. Bukan pada saat menganggap bahwa berhasil membuat 75% rakyat Indonesia tidak miskin, tapi lihat apakah bangsa kita sudah tidak mengalami kelaparan, tubuhnya tidak ada berbagai penyakit,” tambahnya.
Sosiolog Pembangunan Perdesaan Charles Beraf mengatakan pentingnya pemberdayaan masyarakat untuk melawan pemiskinan yang sistemik.
Charles menceritakan pengalaman di Keo Tengah, Flores, di mana para petani kakao yang dulu bergantung pada tengkulak kini mulai memproduksi cokelat batangan sendiri melalui pemberdayaan masyarakat local.
tulis komentar anda