Pansus Haji Bikin Kaget dan Prihatin Para Kiai, Minta DPR Tak Politisasi
Jum'at, 19 Juli 2024 - 18:52 WIB
Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Buntet Pesantren ini menilai dalam penyelenggaraan haji pasti akan timbul masalah maupun kekurangan terkait pelayanan.
Namun setidaknya penyelenggaraan kali ini terbukti lebih banyak sisi baiknya. Bahkan dirinya pernah berkomunikasi langsung dengan Menag Yaqut Cholil Qoumas yang bertekad terus melakukan pembenahan jika dipercaya menjadi menteri agama di Kabinet Prabowo-Gibran.
"Untuk itu kepada pihak-pihak lain tolonglah. Masalah ini jangan dipolitisir. Itu enggak bagus. Ini karena masalahnya umat. Mestinya kita harus bareng-bareng. Kalau ada kelemahan, ada kekurangan, itu kita bareng-bareng bagaimana cara menutupinya. Bukan kemudian saling mengintai dan menjatuhkan. Kebersamaan itu harus dijaga bersama," pintanya.
Seperti diketahui, rapat paripurna DPR yang dipimpin Muhaimin Iskandar pada Selasa (9/7/2024) akhirnya secara resmi menyetujui pembentukan Pansus Angket Pengawasan Haji 2024.
Pansus antara lain menyoroti soal alokasi kuota tambahan sebanyak 20.000 yang dinilai belum dikomunikasikan ke DPR. Namun Kemenag menilai, permintaan rapat bersama tidak pernah mendapat respons dari DPR.
Namun setidaknya penyelenggaraan kali ini terbukti lebih banyak sisi baiknya. Bahkan dirinya pernah berkomunikasi langsung dengan Menag Yaqut Cholil Qoumas yang bertekad terus melakukan pembenahan jika dipercaya menjadi menteri agama di Kabinet Prabowo-Gibran.
"Untuk itu kepada pihak-pihak lain tolonglah. Masalah ini jangan dipolitisir. Itu enggak bagus. Ini karena masalahnya umat. Mestinya kita harus bareng-bareng. Kalau ada kelemahan, ada kekurangan, itu kita bareng-bareng bagaimana cara menutupinya. Bukan kemudian saling mengintai dan menjatuhkan. Kebersamaan itu harus dijaga bersama," pintanya.
Seperti diketahui, rapat paripurna DPR yang dipimpin Muhaimin Iskandar pada Selasa (9/7/2024) akhirnya secara resmi menyetujui pembentukan Pansus Angket Pengawasan Haji 2024.
Pansus antara lain menyoroti soal alokasi kuota tambahan sebanyak 20.000 yang dinilai belum dikomunikasikan ke DPR. Namun Kemenag menilai, permintaan rapat bersama tidak pernah mendapat respons dari DPR.
(shf)
tulis komentar anda