Pansus Haji Bikin Kaget dan Prihatin Para Kiai, Minta DPR Tak Politisasi
Jum'at, 19 Juli 2024 - 18:52 WIB
loading...
Pembentukan Pansus Haji oleh DPR terus menimbulkan keheranan dan keprihatinan, termasuk dari Pengasuh Ponpes Al Inarah Buntet, Cirebon KH Adib Rofiuddin Izza. Foto/Abdul Hakim
A
A
A
CIREBON - Pembentukan Pansus Angket Pengawasan Haji oleh DPR terus menimbulkan keheranan dan keprihatinan banyak pihak. Keheranan antara lain diungkapkan oleh Pengasuh Ponpes Al Inarah Buntet, Cirebon KH Adib Rofiuddin Izza.
KH Adib menilai, para kiai saat ini sangat kaget dengan munculnya Pansus Haji karena tidak merepresentasikan situasi yang sesungguhnya atas penyelenggaraan haji tahun 2024.
Baca juga: Pansus Haji: Nurani, Kursi atau Money?
"Dengan adanya Pansus, semua hampir rata-rata kaget. Rata-rata semua kaget. Para kiai, kaget semua. Cuma beliau-beliau kan nggak bisa bicara apa-apa. Tapi rata-rata sama pendapatnya dengan saya," ujar KH Adib di Ponpes Al Inarah Buntet, Cirebon, Jawa Barat, Jumat (19/7/2024).
KH Adib menilai penyelenggaraan haji tahun ini lebih baik dibanding tahun sebelumnya sehingga terbilang berjalan sukses.
Untuk memastikan penilaiannya ini, KH Adib juga menanyakan langsung kepada beberapa konsultan haji yang berinteraksi dengan jemaah.
"Dan semua menyatakan kondusif. Artinya pemerintah Indonesia dan Pak Menag Gus Yaqut itu sudah mengantisipasi segala macam kemungkinan dan begitu secara kejadian semacam itu sudah ter-counter semua. Kalau kita bicara Mina misalnya, wong Mina tempatnya segitu kok, nggak mungkin (ditambah). Tempat cuma segitu-gitunya. Apalagi kan pemerintah Saudi itu membangun tempat permanen di Mina, jadi semakin sempit," ungkapnya.
Baca juga: Ketua PBNU: Pansus Haji Tidak Perlu, hanya Mengada-ada
Atas fakta-fakta ini, KH Adib meyakini persoalan haji ini telah ditarik ke masalah yang bersifat politis, bukan teknis lagi. Dia mencontohkan, soal temuan makanan basi misalnya, kasusnya hanya kecil dan langsung ditindaklanjuti oleh petugas. Sementara jumlah jemaah yang diurusi pemerintah mencapai 200 ribu orang lebih.
"Kalau saya lihat fenomena dari keseluruhan, masalah Pansus Haji itu lebih besar unsur politisnya. Jadi saya pikir kalau masalah haji itu ya jangan dipolitisir lah," demikian wanti-wanti KH Adib.
Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Buntet Pesantren ini menilai dalam penyelenggaraan haji pasti akan timbul masalah maupun kekurangan terkait pelayanan.
Namun setidaknya penyelenggaraan kali ini terbukti lebih banyak sisi baiknya. Bahkan dirinya pernah berkomunikasi langsung dengan Menag Yaqut Cholil Qoumas yang bertekad terus melakukan pembenahan jika dipercaya menjadi menteri agama di Kabinet Prabowo-Gibran.
"Untuk itu kepada pihak-pihak lain tolonglah. Masalah ini jangan dipolitisir. Itu enggak bagus. Ini karena masalahnya umat. Mestinya kita harus bareng-bareng. Kalau ada kelemahan, ada kekurangan, itu kita bareng-bareng bagaimana cara menutupinya. Bukan kemudian saling mengintai dan menjatuhkan. Kebersamaan itu harus dijaga bersama," pintanya.
Seperti diketahui, rapat paripurna DPR yang dipimpin Muhaimin Iskandar pada Selasa (9/7/2024) akhirnya secara resmi menyetujui pembentukan Pansus Angket Pengawasan Haji 2024.
Pansus antara lain menyoroti soal alokasi kuota tambahan sebanyak 20.000 yang dinilai belum dikomunikasikan ke DPR. Namun Kemenag menilai, permintaan rapat bersama tidak pernah mendapat respons dari DPR.
KH Adib menilai, para kiai saat ini sangat kaget dengan munculnya Pansus Haji karena tidak merepresentasikan situasi yang sesungguhnya atas penyelenggaraan haji tahun 2024.
Baca juga: Pansus Haji: Nurani, Kursi atau Money?
"Dengan adanya Pansus, semua hampir rata-rata kaget. Rata-rata semua kaget. Para kiai, kaget semua. Cuma beliau-beliau kan nggak bisa bicara apa-apa. Tapi rata-rata sama pendapatnya dengan saya," ujar KH Adib di Ponpes Al Inarah Buntet, Cirebon, Jawa Barat, Jumat (19/7/2024).
KH Adib menilai penyelenggaraan haji tahun ini lebih baik dibanding tahun sebelumnya sehingga terbilang berjalan sukses.
Untuk memastikan penilaiannya ini, KH Adib juga menanyakan langsung kepada beberapa konsultan haji yang berinteraksi dengan jemaah.
"Dan semua menyatakan kondusif. Artinya pemerintah Indonesia dan Pak Menag Gus Yaqut itu sudah mengantisipasi segala macam kemungkinan dan begitu secara kejadian semacam itu sudah ter-counter semua. Kalau kita bicara Mina misalnya, wong Mina tempatnya segitu kok, nggak mungkin (ditambah). Tempat cuma segitu-gitunya. Apalagi kan pemerintah Saudi itu membangun tempat permanen di Mina, jadi semakin sempit," ungkapnya.
Baca juga: Ketua PBNU: Pansus Haji Tidak Perlu, hanya Mengada-ada
Atas fakta-fakta ini, KH Adib meyakini persoalan haji ini telah ditarik ke masalah yang bersifat politis, bukan teknis lagi. Dia mencontohkan, soal temuan makanan basi misalnya, kasusnya hanya kecil dan langsung ditindaklanjuti oleh petugas. Sementara jumlah jemaah yang diurusi pemerintah mencapai 200 ribu orang lebih.
"Kalau saya lihat fenomena dari keseluruhan, masalah Pansus Haji itu lebih besar unsur politisnya. Jadi saya pikir kalau masalah haji itu ya jangan dipolitisir lah," demikian wanti-wanti KH Adib.
Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Buntet Pesantren ini menilai dalam penyelenggaraan haji pasti akan timbul masalah maupun kekurangan terkait pelayanan.
Namun setidaknya penyelenggaraan kali ini terbukti lebih banyak sisi baiknya. Bahkan dirinya pernah berkomunikasi langsung dengan Menag Yaqut Cholil Qoumas yang bertekad terus melakukan pembenahan jika dipercaya menjadi menteri agama di Kabinet Prabowo-Gibran.
"Untuk itu kepada pihak-pihak lain tolonglah. Masalah ini jangan dipolitisir. Itu enggak bagus. Ini karena masalahnya umat. Mestinya kita harus bareng-bareng. Kalau ada kelemahan, ada kekurangan, itu kita bareng-bareng bagaimana cara menutupinya. Bukan kemudian saling mengintai dan menjatuhkan. Kebersamaan itu harus dijaga bersama," pintanya.
Seperti diketahui, rapat paripurna DPR yang dipimpin Muhaimin Iskandar pada Selasa (9/7/2024) akhirnya secara resmi menyetujui pembentukan Pansus Angket Pengawasan Haji 2024.
Pansus antara lain menyoroti soal alokasi kuota tambahan sebanyak 20.000 yang dinilai belum dikomunikasikan ke DPR. Namun Kemenag menilai, permintaan rapat bersama tidak pernah mendapat respons dari DPR.
(shf)
Lihat Juga :
