Guru Besar Universitas Andalas Minta Presiden Jokowi Hentikan Praktik Politik Dinasti
Jum'at, 02 Februari 2024 - 19:48 WIB
Puluhan civitas akademik Universitas Andalas (Unand) Padang meminta kepada Presiden Jokowi menghentikan praktik politik dinasti dan pelemahan institusi demokrasi. Foto/MPI/Rus Akbar
PADANG - Puluhan civitas akademik Universitas Andalas (Unand) Padang meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghentikan praktik politik dinasti dan pelemahan institusi demokrasi.
Mereka yang terdiri dari guru besar, dosen, pegawai dan mahasiswa menyatukan suaranya dalam aksi manifesto untuk penyelamatan bangsa.
Guru Besar Unand, Prof Ir Rudi Febriamansyah mengatakan, penyimpangan kekuasaan yang merajalela di seluruh lini kehidupan masyarakat, termasuk di perguruan tinggi (PT) telah menggoyahkan fondasi nilai-nilai yang seharusnya dijunjung tinggi.
Di tengah-tengah gejolak politik saat ini, upaya merusak demokrasi dan kekerasan budaya terlihat nyata.
“Bau busuk kelahiran oligarki baru melalui politik dinasti semakin kuat tercium. Intervensi penguasa terhadap Mahkamah Konstitusi (MK), ketidaknetralan penyelenggara Pemilu, dan tidak independennya pejabat publik dari tingkat kementerian hingga kepala desa menjadi pemandangan ironis dalam tatanan demokrasi,” kata Prof Ir Rudi Febriamansyah di depan Convention Hall, Unand, Jumat (2/2/2024).
Menurutnya, perlindungan dan jaminan sosial, hak konstitusional warga negara menjadi alat untuk memperkuat dukungan pada calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) tertentu.
“Presiden yang seharusnya menjadi pemimpin yang etis, terlihat melanggar peraturan perundang-undangan tanpa rasa bersalah. Kami menegaskan Indonesia bukanlah kerajaan, dan presiden bukanlah seorang Raja yang bisa mewarisi kekuasaan kepada putra mahkota,” terangnya.
Mereka yang terdiri dari guru besar, dosen, pegawai dan mahasiswa menyatukan suaranya dalam aksi manifesto untuk penyelamatan bangsa.
Guru Besar Unand, Prof Ir Rudi Febriamansyah mengatakan, penyimpangan kekuasaan yang merajalela di seluruh lini kehidupan masyarakat, termasuk di perguruan tinggi (PT) telah menggoyahkan fondasi nilai-nilai yang seharusnya dijunjung tinggi.
Di tengah-tengah gejolak politik saat ini, upaya merusak demokrasi dan kekerasan budaya terlihat nyata.
“Bau busuk kelahiran oligarki baru melalui politik dinasti semakin kuat tercium. Intervensi penguasa terhadap Mahkamah Konstitusi (MK), ketidaknetralan penyelenggara Pemilu, dan tidak independennya pejabat publik dari tingkat kementerian hingga kepala desa menjadi pemandangan ironis dalam tatanan demokrasi,” kata Prof Ir Rudi Febriamansyah di depan Convention Hall, Unand, Jumat (2/2/2024).
Menurutnya, perlindungan dan jaminan sosial, hak konstitusional warga negara menjadi alat untuk memperkuat dukungan pada calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) tertentu.
Baca Juga
“Presiden yang seharusnya menjadi pemimpin yang etis, terlihat melanggar peraturan perundang-undangan tanpa rasa bersalah. Kami menegaskan Indonesia bukanlah kerajaan, dan presiden bukanlah seorang Raja yang bisa mewarisi kekuasaan kepada putra mahkota,” terangnya.
tulis komentar anda