500 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kota Makassar Reaktif Virus Corona
Selasa, 14 Juli 2020 - 23:35 WIB
MAKASSAR - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel mengungkapkan adanya 500 orang lebih petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) di Kota Makassar yang reaktif virus corona atau COVID-19 .
"Sampai kemarin, khusus Makassar, sesuai laporan yang disampaikan oleh anggota Bawaslu Makassar, ada lebih dari 500 PPDP yang dinyatakan reaktif," terang Koordinator Hubungan Masyarakat Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad dalam siaran persnya, Selasa (14/7/2020).
Selain itu kata Saiful, terdapat 400 orang petugas PPDP lainnya yang menyatakan mundur. Kondisi ini terjadi jelang tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) yang kata Saiful, akan berlangsung mulai besok, Rabu 15 Juli.
"Sebanyak lebih dari 400 orang (PPDP) menyatakan mundur karena tidak bersedia melakukan rapid test. Ini Makassar, bagaimana daerah lain? Jadi KPU Makassar mesti mengganti petugas PPDP baru dan bebas COVID-19 hampir 1000-an orang, sementara jadwal coklit mulai besok," sambung Saiful Jihad.
Menurut Saiful, kondisi ini patut jadi perhatian KPU Makassar. Sebab, sesuai surat edaranbaik KPU maupun Bawaslu yang secara eksplisit menyatakan PPDP yang dinyatakan reaktifcorona,harus diganti.
Di sisi lain, Saiful mengingatkan adanya potensi bencana alam yang jugaharus menjadi perhatian khusus. Seperti yang terjadi di Masamba, Kabupaten Luwu Utara, yang akan berpengaruh pada tahapan.
"Bencana alam mesti dihitung. Kasus banjir bandang yang melanda Lutra , tentu juga akan sangat berpengaruh pada agenda pelaksanaan coklit, yang jadwalnya mulai besok," pungkas Saiful Jihad.
"Sampai kemarin, khusus Makassar, sesuai laporan yang disampaikan oleh anggota Bawaslu Makassar, ada lebih dari 500 PPDP yang dinyatakan reaktif," terang Koordinator Hubungan Masyarakat Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad dalam siaran persnya, Selasa (14/7/2020).
Selain itu kata Saiful, terdapat 400 orang petugas PPDP lainnya yang menyatakan mundur. Kondisi ini terjadi jelang tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) yang kata Saiful, akan berlangsung mulai besok, Rabu 15 Juli.
"Sebanyak lebih dari 400 orang (PPDP) menyatakan mundur karena tidak bersedia melakukan rapid test. Ini Makassar, bagaimana daerah lain? Jadi KPU Makassar mesti mengganti petugas PPDP baru dan bebas COVID-19 hampir 1000-an orang, sementara jadwal coklit mulai besok," sambung Saiful Jihad.
Menurut Saiful, kondisi ini patut jadi perhatian KPU Makassar. Sebab, sesuai surat edaranbaik KPU maupun Bawaslu yang secara eksplisit menyatakan PPDP yang dinyatakan reaktifcorona,harus diganti.
Di sisi lain, Saiful mengingatkan adanya potensi bencana alam yang jugaharus menjadi perhatian khusus. Seperti yang terjadi di Masamba, Kabupaten Luwu Utara, yang akan berpengaruh pada tahapan.
"Bencana alam mesti dihitung. Kasus banjir bandang yang melanda Lutra , tentu juga akan sangat berpengaruh pada agenda pelaksanaan coklit, yang jadwalnya mulai besok," pungkas Saiful Jihad.
(luq)
Lihat Juga :
tulis komentar anda