Kejati Papua Tetapkan Plt Bupati Mimika dan Direktur Asian One Air Tersangka
Kamis, 26 Januari 2023 - 20:20 WIB
Sebelumnya Kejati Papua mengungkapkan kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat dan helikopter di Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika dengan nilai anggaran mencapai Rp85,7 miliar.
Proyek pengadaan pesawat dan helikopter sumber dananya dari APBD Kabupaten Mimika tahun anggaran 2015 hingga 2022. Dengan rincian pengadaan pesawat jenis Cessna Grand Caravan mendapat alokasi anggaran Rp 34 miliar dan helikopter Airbus H-125 senilai Rp43,8 miliar.
Pesawat dan helikopter itu dioperasikan PT Asian One Air. Meski ada kerja sama namun biaya operasional senilai Rp21 miliar dibebankan kepada Pemkab Mimika.
Sementara itu, Kasidik Pidsus Kejati Papua Deddy Valeri Sawaki mengatakan kasus Tipikor pengadaan pesawat dan helikopter sejauh ini sudah 34 orang saksi yang diperiksa.
"Dari 34 orang saksi, Bupati juga kami telah periksa," jelasnya.
Dia menjelaskan bahwa tersangka JR tidak dilakukan penahanan karena yang bersangkutan kooperatif.
Diketahui Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika menggelontorkan dana yang bersumber dari APBD senilai Rp85 miliar untuk pengadaan pesawat jenis dan helikopter sebagai transportasi warga pedalaman Mimika.
Namun hingga kini pesawat tidak maupun helikopter tersebut tidak berjalan baik. Akibat kejadian tersebut negara diduga mengalami kerugian hingga miliaran rupiah.
Proyek pengadaan pesawat dan helikopter sumber dananya dari APBD Kabupaten Mimika tahun anggaran 2015 hingga 2022. Dengan rincian pengadaan pesawat jenis Cessna Grand Caravan mendapat alokasi anggaran Rp 34 miliar dan helikopter Airbus H-125 senilai Rp43,8 miliar.
Pesawat dan helikopter itu dioperasikan PT Asian One Air. Meski ada kerja sama namun biaya operasional senilai Rp21 miliar dibebankan kepada Pemkab Mimika.
Sementara itu, Kasidik Pidsus Kejati Papua Deddy Valeri Sawaki mengatakan kasus Tipikor pengadaan pesawat dan helikopter sejauh ini sudah 34 orang saksi yang diperiksa.
"Dari 34 orang saksi, Bupati juga kami telah periksa," jelasnya.
Dia menjelaskan bahwa tersangka JR tidak dilakukan penahanan karena yang bersangkutan kooperatif.
Diketahui Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika menggelontorkan dana yang bersumber dari APBD senilai Rp85 miliar untuk pengadaan pesawat jenis dan helikopter sebagai transportasi warga pedalaman Mimika.
Namun hingga kini pesawat tidak maupun helikopter tersebut tidak berjalan baik. Akibat kejadian tersebut negara diduga mengalami kerugian hingga miliaran rupiah.
(shf)
Lihat Juga :
tulis komentar anda