Quattrick WTP, Pemkab Tapsel Raih Penghargaan
Senin, 22 Oktober 2018 - 07:00 WIB
Quattrick WTP, Pemkab Tapsel Raih Penghargaan
A
A
A
TAPANULI SELATAN - Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara meraih penghargaan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara (Sumut), sebagai pemerintah daerah (pemda) terbaik II atas Opini BPK memperoleh empat tahun berturut-turut WTP terhadap LKPD Tahun 2014-2017 (Quattrick).
Penghargaan itu langsung diterima oleh Bupati Tapsel Syahrul M Pasaribu dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara Bakhtaruddin. Bersamaan dengan Tapsel, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga meraih penghargaan sebagai pemda terbaik I Opini BPK atas LKPD Tahun 2014-2017. Selain itu, Kabupaten Dairi, Labuhan Batu Utara serta Kabupaten Labuhan Batu Selatan juga mendapat penghargaan.
Penghargaan itu digelar pada saat acara Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka penyusunan kajian penyaluran transfer ke daerah dan dana desa Melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang diikuti kepala daerah dari 34 kabupaten/kota di Sumatera Utara, Kepala BPKAD, dan salah satu pimpinan organisasi perangkat daerah seluruh kabupatan/kota se-Sumatera Utara.
Menurut Bakhtaruddin, FGD itu digelar untuk mewujudkan sinergitas dalam mencapai Nawacita Pembangunan Nasional utamanya dalam penggunaan DAK Fisik dan Dana Desa secara transparan. "Sehingga pemerataan pembangunan di daerah semakin baik yang muara akhirnya bisa meningkatkan perekonomian masyarakat menuju masyarakat sejahtera," tuturnya.
Dalam FGD itu Bupati Tapsel mengusulkan supaya jangan hanya dana desa saja yang dipikirkan melalui APBN. Tetapi kelurahan juga perlu dipikirkan mengingat banyak daerah saat ini sudah menjadi kelurahan ingin kembali menjadi desa. “Mengingat keberadaan dana desa yang jumlahnya cukup besar," tutur Syahrul.
Menjawab itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumut mengapresiasi usulan Syahrul dan mengatakan usulan itu sebagai masukan yang sangat baik untuk dibahas di kantor pusat.
Acara itu dihadiri Kasubbit Litbang dan Kerjasama Kelembagaan Direktorat Sistem Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Windarti Ariane, BPKP, BPK dan mewakili Kepala BI Provinsi Sumatera Utara.
Penghargaan itu langsung diterima oleh Bupati Tapsel Syahrul M Pasaribu dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara Bakhtaruddin. Bersamaan dengan Tapsel, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga meraih penghargaan sebagai pemda terbaik I Opini BPK atas LKPD Tahun 2014-2017. Selain itu, Kabupaten Dairi, Labuhan Batu Utara serta Kabupaten Labuhan Batu Selatan juga mendapat penghargaan.
Penghargaan itu digelar pada saat acara Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka penyusunan kajian penyaluran transfer ke daerah dan dana desa Melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang diikuti kepala daerah dari 34 kabupaten/kota di Sumatera Utara, Kepala BPKAD, dan salah satu pimpinan organisasi perangkat daerah seluruh kabupatan/kota se-Sumatera Utara.
Menurut Bakhtaruddin, FGD itu digelar untuk mewujudkan sinergitas dalam mencapai Nawacita Pembangunan Nasional utamanya dalam penggunaan DAK Fisik dan Dana Desa secara transparan. "Sehingga pemerataan pembangunan di daerah semakin baik yang muara akhirnya bisa meningkatkan perekonomian masyarakat menuju masyarakat sejahtera," tuturnya.
Dalam FGD itu Bupati Tapsel mengusulkan supaya jangan hanya dana desa saja yang dipikirkan melalui APBN. Tetapi kelurahan juga perlu dipikirkan mengingat banyak daerah saat ini sudah menjadi kelurahan ingin kembali menjadi desa. “Mengingat keberadaan dana desa yang jumlahnya cukup besar," tutur Syahrul.
Menjawab itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumut mengapresiasi usulan Syahrul dan mengatakan usulan itu sebagai masukan yang sangat baik untuk dibahas di kantor pusat.
Acara itu dihadiri Kasubbit Litbang dan Kerjasama Kelembagaan Direktorat Sistem Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Windarti Ariane, BPKP, BPK dan mewakili Kepala BI Provinsi Sumatera Utara.
(rhs)
