Pemkab Bulukumba Dinilai Abai Terhadap Keselamatan Penyelenggara Pilkada 2020
Senin, 13 Juli 2020 - 18:03 WIB
loading...
Petugas KPU di Palopo melakukan uji coba pencocokan dan penelitian data pemilih pilkada 2020. Foto: SINDOnews/Ilustrasi/Muhammad Subhan
A
A
A
BULUKUMBA - KPU Kabupaten Bulukumba menilai pemerintah setempat telah mengabaikan keselamatan penyelenggara pilkada 2020. Alasannya, permintaan rapid test yang dilayangkan KPU untuk penyelenggara tak direspons Pemkab Bulukumba .
Hal itu diutarakan oleh salah seorang Komisioner KPU Bulukumba, Syamsul. Padalah kata dia, pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk rapid testterhadap 1.767 orang penyelenggara yangmerupakan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 10 kecamatan, Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).
Baca juga: KPU Bulukumba Gunakan Fasilitas Rumah Ibadah Sosialisasi Coklit
“KPU telah menyediakan anggarannya, tetapi pemda dalam hal ini Dinas Kesehatan Bulukumba lamban merespons keselamatan penyelenggara untuk rapid testnya,” ujarnya, Senin (13/7/2020).
Syamsul menjelaskan, KPU dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Bulukumba sudah sering melakukan pertemuan, bahkan dengan Bupati Bulukumba, AM Sukri Sappewali.
Hal itu diutarakan oleh salah seorang Komisioner KPU Bulukumba, Syamsul. Padalah kata dia, pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk rapid testterhadap 1.767 orang penyelenggara yangmerupakan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 10 kecamatan, Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).
Baca juga: KPU Bulukumba Gunakan Fasilitas Rumah Ibadah Sosialisasi Coklit
“KPU telah menyediakan anggarannya, tetapi pemda dalam hal ini Dinas Kesehatan Bulukumba lamban merespons keselamatan penyelenggara untuk rapid testnya,” ujarnya, Senin (13/7/2020).
Syamsul menjelaskan, KPU dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Bulukumba sudah sering melakukan pertemuan, bahkan dengan Bupati Bulukumba, AM Sukri Sappewali.
Lihat Juga :
