Pemkab Bulukumba Dinilai Abai Terhadap Keselamatan Penyelenggara Pilkada 2020
loading...
Petugas KPU di Palopo melakukan uji coba pencocokan dan penelitian data pemilih pilkada 2020. Foto: SINDOnews/Ilustrasi/Muhammad Subhan
A
A
A
BULUKUMBA - KPU Kabupaten Bulukumba menilai pemerintah setempat telah mengabaikan keselamatan penyelenggara pilkada 2020. Alasannya, permintaan rapid test yang dilayangkan KPU untuk penyelenggara tak direspons Pemkab Bulukumba .
Hal itu diutarakan oleh salah seorang Komisioner KPU Bulukumba, Syamsul. Padalah kata dia, pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk rapid testterhadap 1.767 orang penyelenggara yangmerupakan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 10 kecamatan, Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).
“KPU telah menyediakan anggarannya, tetapi pemda dalam hal ini Dinas Kesehatan Bulukumba lamban merespons keselamatan penyelenggara untuk rapid testnya,” ujarnya, Senin (13/7/2020).
Syamsul menjelaskan, KPU dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Bulukumba sudah sering melakukan pertemuan, bahkan dengan Bupati Bulukumba, AM Sukri Sappewali.
“Sudah sering dilakukan pertemuan, bahkan dengan bupati,” jelasnya.
Apalagi kata Syamsul, KPU Bulukumba sudah melakukan penyuratan kembali ke Dinas Kesehatan. Namun sampai saat ini KPU Bulukumba belum mendapat respons.
“Seharusnya Pemda Bulukumba memberikan respons cepat. Karena anggota PPDP tak lama lagi bakal turun ke masyarakat melakukan pencocokan dan penelitian (coklit),” beber Syamsul.
Sementara di sisi lain Bulukumba juga hingga kini masih berstatus zona merah COVID-19 .
“Yang bertugas ini kan orang Bulukumba, dan yang mau didata juga orang Bulukumba sendiri. Kami khawatir kalau tidak ada keterangan, warga tidak mau terima PPDP kami,” tambah Syamsul.
Hal itu diutarakan oleh salah seorang Komisioner KPU Bulukumba, Syamsul. Padalah kata dia, pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk rapid testterhadap 1.767 orang penyelenggara yangmerupakan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 10 kecamatan, Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).
“KPU telah menyediakan anggarannya, tetapi pemda dalam hal ini Dinas Kesehatan Bulukumba lamban merespons keselamatan penyelenggara untuk rapid testnya,” ujarnya, Senin (13/7/2020).
Syamsul menjelaskan, KPU dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Bulukumba sudah sering melakukan pertemuan, bahkan dengan Bupati Bulukumba, AM Sukri Sappewali.
“Sudah sering dilakukan pertemuan, bahkan dengan bupati,” jelasnya.
Apalagi kata Syamsul, KPU Bulukumba sudah melakukan penyuratan kembali ke Dinas Kesehatan. Namun sampai saat ini KPU Bulukumba belum mendapat respons.
“Seharusnya Pemda Bulukumba memberikan respons cepat. Karena anggota PPDP tak lama lagi bakal turun ke masyarakat melakukan pencocokan dan penelitian (coklit),” beber Syamsul.
Sementara di sisi lain Bulukumba juga hingga kini masih berstatus zona merah COVID-19 .
“Yang bertugas ini kan orang Bulukumba, dan yang mau didata juga orang Bulukumba sendiri. Kami khawatir kalau tidak ada keterangan, warga tidak mau terima PPDP kami,” tambah Syamsul.
Explore More