Zona Tangkap dan Solar Dibatasi, Nelayan Natuna Mengadu ke DPRD

Sedangkan perwakilan Nelayan Natuna, Budiakin menyampaikan bahwa pada saat sosialisasi terkait Permen KP kepada nelayan tidak disebutkan poin larangan.

"Kami ingin mendapatkan solusi dari persoalan yang kami hadapi tentang penerbitan TDKP yang dapat merugikan nelayan yaitu adanya pembatasan zona tangkap dan pembatasan bahan bakar," pinta Budiakin.

Sedangkan Ketua Komisi II DPRD Natuna, Marzuki, mengatakan fokus permasalahan nelayan Natuna saat ini adalah terkait penerbitan Surat TDKP jalur penangkapan untuk nelayan pancing tonda serta kepengurusan pass besar.

"Dengan rapat ini saya mengharapkan penyampaian para nelayan dengan kepala dingin dan hati sejuk karena DPRD akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta para dinas terkait atas keluhan atau permasalahan masyarakat nelayan di Natuna, khususnya terkait TDKP," janji.

Sementara itu, Plh Kepala UPT Cabang Dinas Kelautan Perikanan Natuna Provinsi Kepri, Febriyadi yang turut hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan Permen KP menyebutkan peraturan terkait dengan pembatasan zona tangkap nelayan pancing tonda di wilayah perairan laut lepas.

"Kami akan menyampaikan kepada kepala cabang terkait dengan TDKP dan keluhan dari masyarakat nelayan Natuna untuk tidak dibunyikan peraturan terkait zona tangkap nelayan pancing tonda," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pengelola Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, Wan Mansur mengatakan Permen KP nomor 18 tahun 2021 masih menunggu analisis terkait jalur tangkap.

"Kami masih menunggu apa analisis dari peraturan pembatasan jalur penangkapan tersebut. Kami dari Dinas Perikanan Kabupaten mungkin hanya bisa menyurati untuk kejelasan terkait dengan keluhan masyarakat atas peraturan tersebut," ujarnya.