Protokol Kesehatan Kunci Kebangkitan Pariwisata di Tengah Pandemi COVID-19
loading...
A
A
A
BANDUNG - Penerapan protokol kesehatan yang ketat dinilai sebagai kunci keberhasilan kebangkitan kembali sektor pariwisata yang sempat terpuruk tajam akibat pandemi COVID-19.
Seiring pemberlakuan adaptasi kebiasaan baru atau new normal, khususnya di Provinsi Jawa Barat, para pelaku pariwisata mau tak mau harus mampu menghadirkan jaminan kebersihan, keindahan, kesehatan, dan keamanan di destinasi wisata.
"Pengelola destinasi wisata harus siap dengan sejumlah peraturan, mulai dari penyediaan tempat cuci tangan, pengecekan suhu tubuh, kebersihan lingkungan, hingga keamanan, termasuk mengingatkan wisatawan untuk tetap menjaga jarak," ujar Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah di sela kegiatan Gerakan BISA (Bersih, Indah, Sehat, dan Aman) di Teras Cikapundung, Jalan Siliwangi, Kota Bandung, Sabtu (11/7/2020).
Dalam kegiatan yang diinisiasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) itu, Ledia berpesan agar para pengelola wisata tidak gegabah membuka kembali destinasi wisatanya di tengah penerapan AKB.
"Jangan gegabah langsung membuka destinasi tanpa ada kesiapan. Pembicaraan kita dengan Kementerian Pariwisata, yang paling kita tekankan adalah destinasinya harus siap dengan sejumlah peraturan yang ketat," tegasnya.
Menurut Ledia, Gerakan BISA sebagai salah satu upaya untuk menghadirkan kebersihan, keindahan, kesehatan, dan keamanan khususnya di destinasi-destinasi wisata yang tidak berbayar atau ruang publik (public space).
"Sambil menunggu kapan destinasi wisata dibuka sepenuhnya, kita sudah mulai melakukan gerakan bersih-bersih ini. Jadi, kita harus sudah membiasakan diri karena COVID-19 ini memberikan pembelajaran besar buat kita untuk berperilaku bersih," jelasnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jabar, Dedi Taufik mengemukakan, terdapat sekitar 2.768 destinasi wisata di Provinsi Jabar yang terpuruk akibat pandemi COVID-19. Akibatnya, sebanyak 49.663 orang pekerja pariwisata terpaksa dirumahkan.
"Gerakan BISA ini juga menjadi bagian program padat karya di sektor pariwisata, agar para pekerja wisata bisa kembali bangkit di tengah pandemi COVID-19," katanya.
"Gerakan BISA kali ini digelar untuk kedua kalinya di Jabar setelah sebelumnya dilaksanakan di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Jawa Barat yang menjadi pilot project program ini," sambung Dedi.
Dedi mengakui, Gerakan BISA menyasar destinasi wisata yang tidak berbayar atau public space karena umumnya tidak memiliki sistem pengelolaan, seperti destinasi wisata berbayar yang sudah lebih siap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
"Makanya destinasi wisata tak berbayar harus lebih diperhatikan, mulai kebersihan hingga protokol kesehatannya," tandasnya. (Baca juga: Staf Humas Pemkot Bandung Positif COVID-19, Oded: Dia Yang Membantu Saya)
Dalam kegiatan tersebut, para pekerja pariwisata, termasuk pekerja ekonomi kreatif dari Kota Bandung dan Kota Cimahi bahu membahu membersihkan area Teras Cikapundung yang selama ini menjadi destinasi wisata favorit masyarakat, khususnya masyarakat Kota Bandung.
Seiring pemberlakuan adaptasi kebiasaan baru atau new normal, khususnya di Provinsi Jawa Barat, para pelaku pariwisata mau tak mau harus mampu menghadirkan jaminan kebersihan, keindahan, kesehatan, dan keamanan di destinasi wisata.
"Pengelola destinasi wisata harus siap dengan sejumlah peraturan, mulai dari penyediaan tempat cuci tangan, pengecekan suhu tubuh, kebersihan lingkungan, hingga keamanan, termasuk mengingatkan wisatawan untuk tetap menjaga jarak," ujar Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah di sela kegiatan Gerakan BISA (Bersih, Indah, Sehat, dan Aman) di Teras Cikapundung, Jalan Siliwangi, Kota Bandung, Sabtu (11/7/2020).
Dalam kegiatan yang diinisiasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) itu, Ledia berpesan agar para pengelola wisata tidak gegabah membuka kembali destinasi wisatanya di tengah penerapan AKB.
"Jangan gegabah langsung membuka destinasi tanpa ada kesiapan. Pembicaraan kita dengan Kementerian Pariwisata, yang paling kita tekankan adalah destinasinya harus siap dengan sejumlah peraturan yang ketat," tegasnya.
Menurut Ledia, Gerakan BISA sebagai salah satu upaya untuk menghadirkan kebersihan, keindahan, kesehatan, dan keamanan khususnya di destinasi-destinasi wisata yang tidak berbayar atau ruang publik (public space).
"Sambil menunggu kapan destinasi wisata dibuka sepenuhnya, kita sudah mulai melakukan gerakan bersih-bersih ini. Jadi, kita harus sudah membiasakan diri karena COVID-19 ini memberikan pembelajaran besar buat kita untuk berperilaku bersih," jelasnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jabar, Dedi Taufik mengemukakan, terdapat sekitar 2.768 destinasi wisata di Provinsi Jabar yang terpuruk akibat pandemi COVID-19. Akibatnya, sebanyak 49.663 orang pekerja pariwisata terpaksa dirumahkan.
"Gerakan BISA ini juga menjadi bagian program padat karya di sektor pariwisata, agar para pekerja wisata bisa kembali bangkit di tengah pandemi COVID-19," katanya.
"Gerakan BISA kali ini digelar untuk kedua kalinya di Jabar setelah sebelumnya dilaksanakan di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Jawa Barat yang menjadi pilot project program ini," sambung Dedi.
Dedi mengakui, Gerakan BISA menyasar destinasi wisata yang tidak berbayar atau public space karena umumnya tidak memiliki sistem pengelolaan, seperti destinasi wisata berbayar yang sudah lebih siap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
"Makanya destinasi wisata tak berbayar harus lebih diperhatikan, mulai kebersihan hingga protokol kesehatannya," tandasnya. (Baca juga: Staf Humas Pemkot Bandung Positif COVID-19, Oded: Dia Yang Membantu Saya)
Dalam kegiatan tersebut, para pekerja pariwisata, termasuk pekerja ekonomi kreatif dari Kota Bandung dan Kota Cimahi bahu membahu membersihkan area Teras Cikapundung yang selama ini menjadi destinasi wisata favorit masyarakat, khususnya masyarakat Kota Bandung.
(boy)