Dewan: Konsep Merdeka Belajar Harus Mengacu pada UUD 1945

BANDUNG - Konsep Merdeka Belajar yang diusung Menteri Pendidikan Nadiem Makarim harus tetap mengacu kepada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai.

Hal itu mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang digelar Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah di Nexa Mercure Hotel, Bandung, Jumat (10/7/2020) petang.

Ledia menuturkan, di tengah terjangan pandemi COVID-19, konsep Merdeka Belajar mengalami akselerasi dimana para pengajar dan pelajar mau tak mau harus mengubah kegiatan belajar mengajar tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau virtual.

"Akan tetapi, nggak boleh lupa bahwa kita punya tujuan pendidikan nasional. Meskipun ada Merdeka Belajar, tetap harus merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945, begitu juga dengan implementasinya," tegas Ledia.

Melalui kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang diikuti para kepala sekolah dan operator sekolah di Kota Bandung dan Kota Cimahi itu, lanjut Ledia, pihaknya mencoba merespons masukan sekaligus memberikan pemahaman terkait konsep Merdeka Belajar. Terlebih, hingga saat ini, sekolah dan guru belum memiliki panduan terkait PJJ.

"Belum ada modul untuk PJJ, jadi semua kaget, kita tidak siap modul. Akhirnya kita buka platform, bagaimana agar pendidikan terjangkau meski tak ada sinyal atau tak punya handphone, masuklah TVRI sebagai media penghubung pendidikan, tapi masih ada juga yang tak terjangkau," terangnya.

Ledia menambahkan, pihaknya pun terus berupaya memberikan ketenangan, baik kepada sekolah, pengajar, termasuk pelajar, khususnya di tengah pandemi COVID-19 saat ini. (Baca juga: Akhir Pekan Kota Bandung Diramalkan Diguyur Hujan Ringan)

Pasalnya, pandemi ini menjadi pelajaran baru untuk semua institusi, termasuk pendidikan. "Intinya, sosialisasi ini pun lebih kepada memberikan ketenangan," tandasnya.