Anggota MPR Ajak Masyarakat Cilacap Gunakan Hak Pilih di Pilkada 2024

JAWA TENGAH - Jelang pencoblosan, masyarakat diimbau untuk menggunakan hak suaranya di Pilkada 2024. Sebab, penggunaan hak pilih merupakan bagian dari pengamalan Pancasila.

Hal itu disampaikan anggota MPR Siti Mukaromah dalam Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Cilacap, Jawa Tengah pada , Minggu, 24 November 2024.

Menurut Erma, Pemilu merupakan pengamalan dari Sila ke-4 dan ke-5 Pancasila. Setelah pilpres dan pileg, kini tinggal hitungan hari masyarakat akan menggunakan hak pilihnya dalam Pilkda 2024. Untuk itu, sebagai bagian dari pengamalan Pancasila, maka sudah seharusnya masyarakat bersemangat ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).



“Setelah berperan dalam Pemilu, menentukan Presiden dan wakil rakyat di tingkat pusat maupun Provinsi dan Kabupaten. Sebentar lagi, waktunya pelaksanaan Pilkada. Datang ke TPS dan gunakan hak pilih sebagai pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila,” paparnya, Senin (25/11/2024).

Erma menjelaskan, kepemimpinan di Indonesia diatur oleh prinsip “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Sedangkan pemilu merupakan wujud dari prinsip “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sehingga melalui mekanisme pemilihan yang adil dan transparan maka setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama.



“Dalam Pemilu, suara siapa pun sama. Satu suara. Tidak ada yang lebih tinggi ataupun rendah,” ujar Erma yang juga anggota Komisi VII FPKB DPR ini.

Erma menilai, menentukan pimpinan tingkat daerah juga sangat menentukan efektivitas pembangunan daerah. Banyak kebijakan pusat yang tidak bisa dinikmati karena masyarakat tidak berperan dalam partisipasi kepemimpinan di daerah dengan tidak ikut menentukan pilihan.

Di hadapan ibu-ibu, Erma menyampaikan perempuan memiliki posisi strategis dalam keluarga maupun di masyarakat. Seorang ibu dapat mengajak dan memengaruhi suami, anak, atau keluarganya untuk bersama-sama datang ke TPS dan menentukan pilihan.

Erma juga meminta agar selektif dalam memiliki kepala daerah. pilih yang memiliki kapasitas dan kepemimpinan pada wilayah tersebut, amanah, jujur, mau blusukan, dekat dengan masyarakat dan dapat mengayomi.