Gubernur Kalbar Minta Berikan Kebebasan dalam Pengelolaan Perbatasan
Jum'at, 10 Juli 2020 - 13:48 WIB
loading...
Gubernur Kalbar H Sutarmidji meminta kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk segera membangun ekonomi di perbatasan terutama Pintu Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk yang sudah tiga tahun di bangun namun tidak ada peningkatan ekonomi bagi pem
A
A
A
PONTIANAK - Gubernur Kalbar H Sutarmidji meminta kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk segera membangun ekonomi di perbatasan terutama Pintu Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk yang sudah tiga tahun di bangun namun tidak ada peningkatan ekonomi bagi pemerintah daerah.
"PLBN Aruk memiliki lokasi startegis untuk peningkatan ekonomi di perbatasan," pinta H Sutarmidji, Rabu (8/7/2020), usai Rakor Pembahasan Rancangan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan Negara (Aruk, Motaain dan Skouw) di Balai Petitih.
Dikatakannya, PLBN Aruk itu sudah cukup lama diresmikan oleh Presiden namun tidak ada peningkatan ekonomi di perbatasan, karena kita (Indonesia) sudah beranggapan perdagangan Internasional sedangkan negara Malaysia beranggapan perdagangan tradisional.
"Jadi barang dagangan itu dilangsir di zona netral aja dan pemerintah daerah sudah kita paksa untuk manfaatkan itu,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi Kalbar sudah berupaya untuk melakukan perdagangan antar dua wilayah namun dirinya menilai masih kurang efektif dan maksimal.
"PLBN Aruk memiliki lokasi startegis untuk peningkatan ekonomi di perbatasan," pinta H Sutarmidji, Rabu (8/7/2020), usai Rakor Pembahasan Rancangan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan Negara (Aruk, Motaain dan Skouw) di Balai Petitih.
Dikatakannya, PLBN Aruk itu sudah cukup lama diresmikan oleh Presiden namun tidak ada peningkatan ekonomi di perbatasan, karena kita (Indonesia) sudah beranggapan perdagangan Internasional sedangkan negara Malaysia beranggapan perdagangan tradisional.
"Jadi barang dagangan itu dilangsir di zona netral aja dan pemerintah daerah sudah kita paksa untuk manfaatkan itu,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi Kalbar sudah berupaya untuk melakukan perdagangan antar dua wilayah namun dirinya menilai masih kurang efektif dan maksimal.
Lihat Juga :
