alexametrics

Forkas Minta Kebijakan Industri Wajib Rapid Test Karyawan Ditinjau Ulang

loading...
Forkas Minta Kebijakan Industri Wajib Rapid Test Karyawan Ditinjau Ulang
Forkas Jatim meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan industri wajib rapid tes.Foto/SINDONews/Lukman hakim
A+ A-
SURABAYA - Ketua Umum Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha (Forkas) Nur Cahyudi meminta aturan pemerintah daerah yang mewajibkan industri untuk melakukan test rapid bagi karyawannya ditinjau ulang.

Menurutnya, kewajiban rapid test untuk memulai kembali kegiatan industri merupakan hal yang wajar di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Apalagi pemerintah mendorong ekonomi untuk tetap bergerak di tengah pandemi.

"Tapi jangan (rapid test) dibebankan ke pengusaha. COVID-19 ini adalah musibah nasional, negara harus hadir," kata Nur Cahyudi disela kegiatan penyerahan donasi Forkas kepada Kodam V/Brawijaya, Kamis (9/7/2020).

(Baca juga:Khofifah Targetkan Pekan Depan Lumbung Pangan Jangkau 28 Kabupaten/Kota)



Diakui Nur Cahyudi, beberapa pemda di Jatim memang sebelumnya membuat aturan kewajiban rapid test bagi perusahaan sebelum kembali operasional. Namun masih bisa dikomunikasikan. Sehingga langkah itu masih mendapat dukungan pemerintah daerah untuk perusahaan yang keberatan.

"Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp75 triliun untuk COVID-19 ini. Jadi biaya rapid test dari industri juga harus ditanggung. Kalaupun tidak, harga juga harus dikurangi secara rendah, agar tidak memberatkan," jelas Nur Cahyudi.



(Baca juga:Khofifah Ajak Media Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan ke Masyarakat)

Sementara itu, kegiatan penyaluran donasi Forkas kepada Kodam V Brawijaya, digelar di ruang Hayam Wuruk, Makodam V Brawijaya. Panglima Kodam (Pangdam) V Brawijaya, Mayjen TNI Widodo Iryansyah, menerima langsung rombongan pengurus Forkas yang didampingi Ketua Pembina Forkas Jatim, Alim Markus.
halaman ke-1 dari 2
Ikuti Kuis Berhadiah Puluhan Juta Rupiah di SINDOnews
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak