Jumlah Pasien Positif Bertambah, GTPP COVID-19 di Medan Dinilai Kurang Serius Bekerja
loading...
A
A
A
"Padahal, anggota dewan mengundangnya sebagai Ketua GTPP Covid-19, dengan tujuan berkomunikasi mencari jalan keluar masalah," paparnya.
Seperti diketahui, Pansus Covid-19 DPRD Medan sudah 3 kali mengundang Akhyar Nasution dalam kapasitasnya sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Medan untuk hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Kantor DPRD Medan. Rencana DPRD Medan waktu itu ingin menggunakan hak interpelasi (bertanya) terkait penanganan Covid-19 tersebut. Namun rencana itu pupus akibat Akhyar tak kunjung hadir memenuhi undangan DPRD tersebut.
Sementara itu,Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Medan, Wijaya Juwarna sempat mengungkapkan keraguannya pada kinerja GTPP Covid-19 Kota Medan.
"Hingga kini kasus Covid-19 di Kota Medan, tidak pernah nampak puncaknya dimana. Sementara Jakarta yang lebih komplek permasalahannya bisa," tuturnya.
Menurut Juwana, sebenarnya sudah cukup lelah juga mengingatkan pihak terkait di tim GTPP Covid-19, sebab penyakit ini adalah penyakit karantina. Dan sumbernya dari sejumlah turis yang masuk ke wilayah ini. Maka tentu harus diperketat sistem karantina di bandara dan pelabuhan.
Selain itu, IDI Kota Medan juga sudah mengingatkan, Covid-19 merupakan penyakit ini mudah menular dari manusia ke manusia, sehingga perlu penanganan penyakit terpusat.
"Tidak boleh seluruh rumah sakit melayani penyakit ini. Karena pasien bukan cuma Covid-19," jelasnya.
Juwana menambahkan, jika semua rumah sakit menangani pasien Covid-19, maka problem yang muncul adalah potensi menularkan pasien non Covid-19 dan masyarakat sekitar lebih besar. Selain itu, tenaga medis tidak bisa dikendalikan rotasinya.
"Misalnya ada 10 rumah sakit, ada 10 spesialis parunya. Kalau semua melayani, maka dia akan sampai pada titik jenuh atau kelelahan. Akhirnya, rentan tertular," jelas dokter spesialis THT ini. (BACA JUGA: Sengketa lahan di Asahan, Kelompok Tani Pasada Lestari: Itu Hutan Kami)
Untuk salah satu solusinya kata dia, harus ada Rumah Sakit (RS) khusus untuk itu menangani Covid-19. Misalnya, pihak terkait harus menetapkan, RS Adam Malik, RS Pirngadi, RS Haji dan RS USU sebagai pusat penanganan.
Seperti diketahui, Pansus Covid-19 DPRD Medan sudah 3 kali mengundang Akhyar Nasution dalam kapasitasnya sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Medan untuk hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Kantor DPRD Medan. Rencana DPRD Medan waktu itu ingin menggunakan hak interpelasi (bertanya) terkait penanganan Covid-19 tersebut. Namun rencana itu pupus akibat Akhyar tak kunjung hadir memenuhi undangan DPRD tersebut.
Sementara itu,Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Medan, Wijaya Juwarna sempat mengungkapkan keraguannya pada kinerja GTPP Covid-19 Kota Medan.
"Hingga kini kasus Covid-19 di Kota Medan, tidak pernah nampak puncaknya dimana. Sementara Jakarta yang lebih komplek permasalahannya bisa," tuturnya.
Menurut Juwana, sebenarnya sudah cukup lelah juga mengingatkan pihak terkait di tim GTPP Covid-19, sebab penyakit ini adalah penyakit karantina. Dan sumbernya dari sejumlah turis yang masuk ke wilayah ini. Maka tentu harus diperketat sistem karantina di bandara dan pelabuhan.
Selain itu, IDI Kota Medan juga sudah mengingatkan, Covid-19 merupakan penyakit ini mudah menular dari manusia ke manusia, sehingga perlu penanganan penyakit terpusat.
"Tidak boleh seluruh rumah sakit melayani penyakit ini. Karena pasien bukan cuma Covid-19," jelasnya.
Juwana menambahkan, jika semua rumah sakit menangani pasien Covid-19, maka problem yang muncul adalah potensi menularkan pasien non Covid-19 dan masyarakat sekitar lebih besar. Selain itu, tenaga medis tidak bisa dikendalikan rotasinya.
"Misalnya ada 10 rumah sakit, ada 10 spesialis parunya. Kalau semua melayani, maka dia akan sampai pada titik jenuh atau kelelahan. Akhirnya, rentan tertular," jelas dokter spesialis THT ini. (BACA JUGA: Sengketa lahan di Asahan, Kelompok Tani Pasada Lestari: Itu Hutan Kami)
Untuk salah satu solusinya kata dia, harus ada Rumah Sakit (RS) khusus untuk itu menangani Covid-19. Misalnya, pihak terkait harus menetapkan, RS Adam Malik, RS Pirngadi, RS Haji dan RS USU sebagai pusat penanganan.
Explore More