3 Kecamatan di Bulukumba Belum Tersentuh Bansos COVID-19

BULUKUMBA - Pembagian bantuan sosial (bansos) untuk warga terdampak COVID-19 di Bulukumba belum merata. Hingga kini, masih ada tiga kecamatan yang belum tersentuh basos tersebut, yakni Bulukumpa, Rilau Ale dan Ujung Loe.

Tidak meratanya pembagian bansos tersebut sempat diungkap Ketua Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba , Muhammad Bakti. Ia menyampaikan temuannya itu dalam sidang paripurna pengesahan pansus anggaran COVID-19 beberapa waktu yang lalu.



"Saya mempertanyakan hal itu karena dari 10 kecamatan, ada 3 kecamatan yang belum mendapat penyaluran bantuan. Karena jika seperti ini akan menimbulkan riak di tengah masyarakat," ungkapnya.

Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba, Tomy Satria Yulianto mengaku tidak terlalu jauh terlibat dalam proses ini. Menurutnya, hal itu didiskusikan oleh gugus tugas dalam hal ini, antara OPD dan DPRD.

“Yang saya tahu awalnya, untuk sembako Dinsos itu jumlahnya 5.000 paket, tapi dalam perjalanannya gugus memutuskan untuk memperluas penjangkauannya menjadi 10 ribu,” terang Tomy, Jumat (3/7/2020).

Namun Tomy menjelaskan, anggaran Pemkab Bulukumba hanya mampu mempersiapkan 6.500 paket. Sehingga bantuan untuk sebagian kecamatan diharapkan dari Pemprov Sulsel.

“Kemudian datanglah pak Gubernur ke Bulukumba. Bahwa sisa itu akan ditanggung oleh pemprov. Karenanya, Dinsos saat itu segera meminta semua data setiap kecamatan,” sambungnya.

“Begitu selesai disalurkan, Bulukumpa Rilau Ale belum dapat, termasuk sebagian Ujung Loe. Nah itulah sebagian yang diharapkan dana dari provinsi,” lanjutnya lagi.

Saat ini baru tahapan pelaporan, saya sudah pernah memanggil dinsos untuk ini. Jadi mereka laporkan ada bantuan kurang lebih 2.500 paket provinsi.



Itulah yang kemudian kata Tomy dilaporkan ke Pemprov Sulsel, diharapkan sisa bantuan itu turun kembali ke Bulukumba.

Selain itu Tomy membantah soal isu yang berkembang menyebut bantuan COVID-19 tersebut disusupi aspek politik.

“Tidak ada itu. Ini lebih kepada aspek teknis sebenarnya, disampaikan dinsos, bahwa nanti belakangan yang berasal dari pemprov. Keterlambatan penyetoran data juga salah satu alasannya,” tutup Tomy.